Namun di balik semangat besar itu, muncul sejumlah tantangan serius di lapangan, terutama terkait dengan ketiadaan modal yang membebani desa-desa pelaksana.
Salah satunya dirasakan langsung oleh Pemerintah Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara.
Kepala Desa Piasan, Zainal Arifin, mengungkapkan bahwa sejak instruksi pembentukan koperasi disampaikan, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan menggelar musyawarah desa dan membentuk kepengurusan koperasi.
Namun, keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam merealisasikan legalitas koperasi mereka.
“Awalnya kami bingung untuk buat akta notaris karena tak ada dana. Biaya pembuatannya Rp 580 ribu. Akhirnya disarankan pakai dana desa dulu, nanti diganti. Tapi katanya dana itu juga sudah diganti, jadi kami tidak tahu status pastinya,” ujar Zainal melalui sambungan telepon, Jumat (25/7/2025).
Meski proses pembuatan akta notaris akhirnya bisa diselesaikan, masalah lain kembali muncul.
Pengurusan izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi Merah Putih Piasan hingga kini belum rampung.
Di saat bersamaan, persoalan krusial lainnya pun membayangi, tidak adanya modal usaha.
Zainal menjelaskan bahwa desa tidak difasilitasi dana awal untuk menjalankan koperasi, sehingga dipaksa mencari sumber permodalan secara mandiri.
Sayangnya, upaya meminjam ke perbankan pun masih menjadi pertimbangan berat karena khawatir tidak mampu membayar kembali pinjaman.
“Kami ingin buka usaha sembako. Kalau pinjam Rp 100 juta mungkin masih bisa kami pikirkan. Tapi kalau harus pinjam sampai miliaran, kami tentu tak berani. Apalagi sampai sekarang bantuan modal dari pemerintah belum juga ada,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Zainal menegaskan bahwa kesulitan ini tidak hanya dialami Desa Piasan, tapi juga oleh desa-desa lain di Anambas.
Ia pun berharap pemerintah pusat bisa lebih hadir dan terlibat aktif dalam memberikan solusi atas kebuntuan yang terjadi.
“Pemerintah jangan hanya fokus bantu desa-desa di wilayah perkotaan saja. Kami di daerah 3T juga butuh perhatian. Kalau ingin kekuatan ekonomi rakyat bangkit secara merata, bantu kami wujudkan itu,” pintanya.
Gagasan Koperasi Merah Putih memang menyimpan potensi besar untuk membangun ekonomi kerakyatan.
Namun tanpa dukungan penuh, terutama dari sisi modal dan pendampingan, desa-desa tertinggal akan sulit mewujudkan impian tersebut.
Kini, harapan masyarakat terpaku pada langkah nyata pemerintah agar program ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi alat perubahan yang berpihak pada desa. (*)
Editor : Tunggul Manurung