batampos- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtir, menegaskan bahwa seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus bekerja profesional dan tidak “bermain mata” dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Pesan ini disampaikan untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintah berjalan sesuai aturan.
Sahtir mengatakan, sistem pengadaan saat ini sudah jauh lebih terbuka dibandingkan beberapa tahun lalu.
Proses lelang maupun pengadaan melalui e-catalog kini dilakukan secara digital melalui aplikasi Inaproc, sehingga celah untuk melakukan kecurangan semakin sempit.
Ia menekankan, keterbukaan ini harus dimanfaatkan sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat sekarang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.
Sekda menuturkan, PPK memiliki peran strategis dalam menentukan kelancaran proyek pemerintah.
Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan aturan, bukan kepentingan tertentu.
“Kalau prosesnya sudah terbuka, jangan sampai ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Bekerjalah sebagaimana mestinya,” ujar Sahtir saat membuka pelatihan dan inovasi pengadaan Barjas melalui aplikasi digital, Jum'at, (14/11).
Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan sistem pengawasan pengadaan.
Setiap transaksi, dokumen hingga pelaksanaan pekerjaan kini dapat dipantau secara real time.
Melalui pengawasan yang ketat ini, Sahtir berharap tidak ada lagi praktik-praktik curang seperti pengaturan pemenang tender atau permainan harga.
Hal-hal seperti itu disebutnya sangat merugikan daerah dan mengancam kualitas pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa setiap penyimpangan dalam proses pengadaan bisa berdampak hukum. Mulai dari pemeriksaan inspektorat hingga penindakan oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, ia meminta seluruh PPK untuk memperhatikan kualitas barang dan jasa yang dibeli. Jangan sampai asal memilih hanya karena harga murah atau iming-iming tertentu dari penyedia.
“Yang kita kejar bukan hanya pelaksanaan proyek, tapi juga kualitas hasilnya. Masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap anggaran yang digunakan,” tegasnya.
Sahtir juga meminta setiap OPD lebih teliti dalam menyusun perencanaan pengadaan. Perencanaan yang matang akan meminimalisasi kendala dalam pelaksanaan.
Menurutnya, banyak persoalan pengadaan muncul bukan karena kesengajaan, tetapi akibat perencanaan yang kurang detail. Karena itu, sejak awal harus ada koordinasi antarbagian.
Ia mengajak para PPK untuk terus meningkatkan kompetensi, terutama terkait regulasi dan mekanisme terbaru dalam sistem pengadaan nasional.
“Jangan ragu bertanya dan belajar. Aturannya selalu berkembang. Kita harus ikut menyesuaikan,” ujarnya.
Di akhir pesannya, Sahtir kembali menegaskan bahwa integritas adalah modal utama dalam menjalankan tugas. Pemerintah daerah, kata dia, hanya bisa maju jika seluruh aparatur bekerja dengan jujur.
“Tunjukkan bahwa kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu yang paling penting,” tutupnya. (*)
Editor : Tunggul Manurung