batampos - Pelayanan di RSUD Tarempa dinilai masih belum maksimal dirasakan masyarakat.
Keluhan itu terungkap saat Anggota DPRD Anambas, Hino Faisal menggelar reses di Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan.
Dalam pertemuan itu, Ketua Pemuda Tiangau, Agus, menceritakan pengalaman keluarganya yang harus menerima perlakuan tidak menyenangkan dari petugas RSUD Tarempa.
Kejadian tersebut dialami saat adiknya mengalami kontraksi dan hendak melahirkan pada malam hari, bulan lalu.
Agus mengatakan, saat merasa kondisi darurat, adiknya langsung menuju RSUD Tarempa untuk mendapat penanganan cepat. Namun sesampai di rumah sakit, petugas justru menolak.
Petugas menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan (faskes) BPJS adiknya bukan di RSUD Tarempa, tetapi di Puskesmas Siantan Selatan sehingga ia diminta kembali ke puskesmas tersebut.
“Ditolak dari sana. Malam itu juga jam 2 dini hari, kami naik motor ke Puskesmas Siantan Selatan. Jaraknya lumayan jauh, hampir 15 kilometer,” ujar Agus dalam reses tersebut.
Ia menjelaskan, jarak rumah keluarganya di Tiangau lebih dekat ke RSUD Tarempa dibanding Puskesmas Siantan Selatan. Kondisi itu membuat mereka harus memutar jauh di tengah situasi darurat.
“Kalau kami ke puskesmas itu mutar jauh lagi. Adik saya sudah kesakitan. Malah dilempar-lempar begitu,” keluhnya.
Sesampainya di Puskesmas Siantan Selatan, adiknya justru dirujuk kembali ke RSUD Tarempa pada pagi hari karena harus melahirkan di rumah sakit.
“Saya sedih, orang kecil dilempar-lempar begitu. Prosedurnya tidak jelas. Padahal BPJS sudah menegaskan, kalau darurat bisa berobat di mana saja,” tegas Agus.
Menanggapi hal tersebut, Hino Faisal menyayangkan sikap petugas RSUD Tarempa. Menurutnya, tindakan menolak pasien darurat menunjukkan kurangnya profesionalitas dalam memberikan layanan kesehatan.
“Kami pernah sidak ke sana. Saya tanya ke manajemen, bagaimana kalau darurat seperti orang melahirkan? Dijawabnya bisa ditangani,” ungkap Hino.
Namun ia menilai kondisi di lapangan sangat berbeda dengan apa yang disampaikan manajemen saat inspeksi mendadak beberapa waktu lalu.
Hino menegaskan akan membawa kasus ini ke Komisi III DPRD Anambas. Ia berencana memanggil Dinas Kesehatan, pimpinan RSUD Tarempa, serta puskesmas terkait.
“Jangan sampai ada masyarakat lain yang jadi korban,” tegas politisi Demokrat itu.
Sementara itu, Kepala BPJS Anambas, Dewi Ria Elvira, juga menyayangkan tindakan RSUD Tarempa yang menolak pasien dengan alasan administrasi BPJS.
“Alasan RSUD menolak apa pula. Klaim BPJS mereka selama ini masuk, apalagi untuk obgyn. Aman saja, kami bayar. Kecuali memang tidak ada dokter spesialis,” kata Dewi.
Ia menegaskan bahwa pasien dalam kondisi darurat cukup menunjukkan KTP dan harus segera dilayani tanpa perlu diarahkan ke fasilitas lain.
“Kalau pasien darurat, cukup tunjukkan KTP, bisa langsung dilayani. Tidak perlu dilempar ke puskesmas,” ucap Dewi.
Ia juga mengungkapkan kadang ada pasien yang sudah berada di IGD dan seharusnya dirawat inap, tetapi justru diminta pulang dan kembali ke puskesmas.
“Buat apa begitu? Kan kami bayar rawat inapnya. Kecuali pasien tidak indikasi IGD. Tapi kalau darurat, harusnya langsung ditangani,” tutup Dewi. (*)
Editor : Tunggul Manurung