Batampos - PT Gobel Dharma Sarana Karya (GDSK) kembali menjadi sorotan setelah diduga melakukan pemotongan upah lembur terhadap para pekerjanya.
Perusahaan yang bergerak di bidang catering dan cleaning service ini disebut memotong upah lembur secara sepihak tanpa kejelasan yang memadai.
Kasus ini mencuat setelah para pekerja melaporkan persoalan tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pemotongan upah lembur itu diketahui telah berlangsung selama dua bulan, yakni Februari hingga Maret 2026.
Perwakilan buruh PT GDSK, Rodi Ahmad, mengungkapkan bahwa perusahaan berdalih pemotongan dilakukan karena pekerja tidak melakukan check out pada sistem absensi online.
“Alasan perusahaan pemotongan upah lembur karena pekerja tidak melakukan check out pada absensi online melalui aplikasi,” ujar Rodi di Aula Rapat DPMPTSP Kepulauan Anambas, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa sistem absensi online tersebut diberlakukan tanpa sosialisasi yang jelas kepada para pekerja, termasuk terkait sanksi yang akan diterapkan.
Akibatnya, banyak pekerja yang tidak mengetahui bahwa tidak melakukan check out setelah lembur berujung pada tidak dibayarkannya upah lembur.
“Jadi dianggap kita tidak bekerja, makanya upah lembur tidak dibayarkan. Tentu pekerja dirugikan, perusahaan juga melanggar UU Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Selain persoalan upah lembur, pekerja juga mengeluhkan tidak adanya pembiayaan dari perusahaan bagi karyawan yang mengikuti pelatihan.
Padahal, sejumlah pekerja ditugaskan mengikuti training di Batam guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja mereka.
Rodi menegaskan bahwa peningkatan kemampuan pekerja seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, termasuk dalam hal pembiayaan. “Makanya kami melapor ke Disnaker dan digelar mediasi oleh Bupati,” katanya.
Baca Juga: Diusulkan Setiap OPD, Ribuan ASN di Karimun Msuk Daftar WFH
Dalam mediasi tersebut, suasana sempat memanas akibat pernyataan dari pihak perusahaan yang dinilai menyinggung pekerja.
Salah satu pekerja, Chairullah, mengaku tersinggung setelah disebut “memakan uang haram” oleh Asisten HRD PT GDSK, Banu Syafriadi.
“Padahal kita hanya menuntut hak kita. Saya datang ke Jakarta tidak dilayan, komunikasi juga tidak direspon dan dibilang makan uang haram,” keluh Chairullah.
Sementara itu, Banu Syafriadi saat ditemui awak media terkesan menghindari pertanyaan dan meminta wartawan menunggu hasil kesepakatan dicetak, namun kemudian meninggalkan ruangan melalui pintu belakang.
Di sisi lain, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Anambas, Muhammad Kasim, menyampaikan bahwa perusahaan akhirnya bersedia memenuhi tuntutan pekerja.
“Perusahaan bersedia membayar upah lembur berdasarkan perintah lembur dan paling lambat dibayarkan pada akhir April,” ujar Kasim.
Terkait biaya pelatihan, Kasim menjelaskan bahwa perusahaan juga menyatakan kesiapan untuk membantu pekerja apabila mengalami kekurangan dana selama mengikuti training.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut agar benar-benar dijalankan oleh perusahaan.
“Kita dari pemerintah hanya mengawasi benar tidak perusahaan menjalankan surat kesepakatan ini. Nanti kita pantau,” tegasnya.
Kasus ini kembali mengingatkan publik pada persoalan sebelumnya yang menimpa GDSK pada tahun 2024 terkait rekrutmen pekerja yang diduga melibatkan calo dan pungutan uang.
Pemerintah daerah pun diharapkan dapat bertindak tegas agar hak-hak pekerja terlindungi dan kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak