batampos – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam menyoroti tingginya angka pengangguran dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di tengah rata-rata 17 ribu lulusan SLTA setiap tahun, lulusan SMA justru menjadi penyumbang terbesar pengangguran di kota industri tersebut.
Kepala Disnaker Batam, Yudi Suprapto, menyebut kondisi ini berbeda dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang relatif lebih cepat terserap ke dunia kerja, terutama di sektor industri.
“Dari 60 SMK di Batam, sebanyak 37 sekolah sudah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK). Melalui BKK ini, sekolah menjalin kerja sama dengan perusahaan, baik untuk praktik kerja lapangan maupun penempatan kerja,” ujar Yudi, Rabu (28/4).
Menurutnya, mayoritas lulusan SMK lebih mudah masuk ke sektor industri karena memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, khususnya manufaktur yang masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Batam.
Sebaliknya, lulusan SMA umumnya bersaing di sektor non-skill, seperti operator produksi, karyawan toko, swalayan, restoran, hingga layanan jasa lainnya.
“Faktanya, jenis pekerjaan tersebut justru kurang diminati warga Batam sendiri, padahal peluangnya cukup banyak,” kata Yudi.
Yudi juga menanggapi sorotan terkait dominasi tenaga kerja ber-KTP luar Batam yang mencapai 199.473 orang, lebih tinggi dibanding tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 orang. Ia menegaskan, data administrasi tersebut belum tentu mencerminkan asal domisili pekerja secara aktual.
“Kita belum bisa memastikan apakah mereka benar-benar dari luar Batam atau sudah tinggal menetap tetapi belum memperbarui administrasi kependudukan,” jelasnya.
Ia menegaskan, tantangan utama Disnaker saat ini bukan hanya tingginya jumlah pencari kerja, tetapi juga terbatasnya lowongan yang tercatat secara resmi serta lambatnya proses pencocokan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja.
Untuk mengatasi hal itu, Disnaker Batam menyiapkan sejumlah strategi percepatan penempatan tenaga kerja. Di antaranya memperkuat kemitraan dengan perusahaan, mengoptimalkan pelaporan lowongan kerja, serta memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak melaporkan kebutuhan tenaga kerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023.
Selain itu, Disnaker akan mengintensifkan pendekatan langsung ke perusahaan guna menyerap proyeksi kebutuhan tenaga kerja dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
“Jadi kita jemput bola. Saat monitoring dan pembinaan, kita sekaligus menghimpun rencana kebutuhan tenaga kerja perusahaan,” ujarnya.
Disnaker juga tengah menyiapkan basis data pencari kerja berbasis keterampilan, yang tidak hanya memuat identitas, tetapi juga keahlian, minat, dan pengalaman kerja.
Dengan sistem tersebut, perusahaan diharapkan lebih mudah menemukan kandidat yang sesuai, mulai dari bidang akuntansi, administrasi, hingga teknisi.
Tak hanya itu, sistem komunikasi cepat melalui grup HRD dan WhatsApp blast juga dikembangkan agar setiap informasi lowongan dapat segera tersampaikan kepada pencari kerja yang relevan.
Di sisi lain, Disnaker menggandeng lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk meningkatkan kemampuan, termasuk penguasaan bahasa asing bagi lulusan SMA dan SMK, guna memperluas peluang kerja hingga ke luar negeri.
“Intinya, kami terus berupaya menekan angka pengangguran, terutama pada usia produktif yang masih sangat dibutuhkan industri,” tutup Yudi.
Secara nasional, berdasarkan klasifikasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS), usia produktif berada pada rentang 15–64 tahun, dengan kelompok usia 15–24 tahun menjadi fokus utama penyerapan kerja awal. (*)