batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan tidak akan mengajukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan pembangunan pada 2027. Seluruh program pembangunan dan pengembangan wilayah direncanakan dibiayai melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola BP Batam.
Kebijakan tersebut muncul di tengah berbagai tantangan infrastruktur yang masih menjadi perhatian masyarakat, mulai dari persoalan banjir, perbaikan jalan, pengelolaan sampah, hingga peningkatan layanan air bersih seiring pertumbuhan penduduk dan investasi di Kota Batam.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan keputusan tidak mengajukan APBN bukan berarti BP Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, selama ini pembangunan yang menjadi kewenangan BP Batam memang lebih banyak didanai dari sumber pendapatan internal.
“Kalau masalah APBN, selama ini kita minta APBN juga sebenarnya tidak pernah disetujui. Jadi roda pembangunan di bawah BP Batam selama ini memang lebih banyak mengandalkan PNBP. Hanya saja untuk tahun 2027 kami tegaskan tidak mengajukan APBN,” kata Ariastuty, Selasa (23/6).
Ia menjelaskan, BP Batam telah melakukan proyeksi anggaran dan menghitung kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun depan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, berbagai program prioritas masih dapat dibiayai melalui PNBP.
“Proyeksi anggaran tahun 2027 dengan seluruh program infrastruktur, pengembangan wilayah, dan kebutuhan lainnya dapat didanai melalui PNBP,” ujarnya.
Infrastruktur Prioritas Masuk Perencanaan
Ariastuty menyebut sejumlah sektor strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat telah masuk dalam perencanaan anggaran 2027.
Untuk penyediaan air bersih, BP Batam akan terus berkoordinasi dengan mitra pengelola yang selama ini terlibat dalam pengembangan dan pembiayaan sistem distribusi air.
“Air kan ada mitra. Jadi koordinasi bersama mitra terkait kebutuhan anggarannya,” katanya.
Sementara itu, untuk penanganan banjir dan perbaikan jalan, BP Batam mengaku telah menyusun pembagian tugas dan skema pendanaan bersama Pemerintah Kota Batam.
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk kedua program tersebut telah dihitung dan menjadi bagian dari perencanaan bersama.
“Banjir dan jalan sudah ada kesepakatan bersama antara Pemko Batam dan BP Batam. Kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk program tersebut di tahun 2027 juga sudah dihitung,” ujarnya.
Tantangan Infrastruktur dan Perluasan Kawasan
Keputusan mengandalkan PNBP sepenuhnya datang di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di Batam.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan seperti banjir berulang di sejumlah kawasan, kondisi jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan air bersih yang terus bertambah.
Di sisi lain, Batam juga memasuki fase pengembangan kawasan yang lebih luas setelah pemerintah pusat memperluas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dari delapan pulau menjadi 22 pulau.
Perluasan wilayah tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari jalan, drainase, pelabuhan, jaringan air bersih, hingga fasilitas pelayanan publik lainnya.
Meski demikian, BP Batam optimistis kinerja penerimaan PNBP yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir mampu menjadi sumber pendanaan yang cukup untuk menopang berbagai program strategis tersebut.
Lembaga tersebut juga memastikan akan terus melakukan sinkronisasi program dengan Pemerintah Kota Batam agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Menurut Ariastuty, sinergi antara BP Batam dan Pemko Batam menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan perkotaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Kita sudah menghitung kebutuhan program-program prioritas itu bersama-sama. Yang terpenting adalah memastikan pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat bisa terlayani,” tutupnya. (*)
Editor : Putut Ariyo