batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi fokus evaluasi pemerintah guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para penerima manfaat, khususnya siswa sekolah.
Berbagai aspek menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, mulai dari kualitas makanan, kandungan gizi, keamanan pangan, efektivitas distribusi, hingga pemanfaatan anggaran program.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam, Defri Frenaldi, mengatakan perbaikan terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga satuan pelayanan di lapangan.
Menurutnya, masa libur sekolah saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: Beabadoobee Siapkan Pylon, Hadirkan Kolaborasi dengan Hayley Williams dan Brendan Yates
“BGN terus melakukan perbaikan dari segala aspek, baik di tingkat pusat, daerah, hingga satuan pelayanan. Sesuai Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dari Kepala Badan Gizi Nasional, selama periode libur sekolah pendistribusian MBG dihentikan sementara untuk seluruh penerima manfaat. Ini menjadi waktu terbaik untuk berbenah, baik dari sisi kualitas makanan maupun sarana dan prasarana pendukung,” ujar Defri, Kamis (25/6).
Kualitas Makanan Dijaga dengan Standar Ketat
Defri menjelaskan selama program berjalan, SPPG menerapkan sejumlah standar operasional untuk menjaga mutu makanan yang diberikan kepada siswa.
Pengawasan dilakukan sejak tahap pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Langkah tersebut bertujuan memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta kebutuhan gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Pasokan Bahan Baku Masih Jadi Tantangan
Meski pelaksanaan program terus berjalan, SPPG Batam masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan baku.
Defri mengakui sebagian besar kebutuhan bahan baku untuk program MBG masih didatangkan dari luar daerah sehingga sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan pasokan.
“Kendala kita di Batam masih sama sejak awal program berjalan. Sebagian besar bahan baku masih berasal dari luar daerah sehingga sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan pasokan,” katanya.
Baca Juga: Kapal Gamsunoro Berhasil Lintasi Selat Hormuz
Ketergantungan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan efisiensi operasional program.
Limbah Makanan dan Cair Jadi Perhatian
Selain pasokan bahan baku, pengelolaan limbah juga menjadi isu yang mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut Defri, setiap satuan pelayanan menghasilkan limbah makanan (food waste) dalam jumlah yang cukup besar setiap hari, berkisar antara 50 hingga 100 kilogram.
Apabila tidak dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai pakan ternak atau bahan pengolahan lanjutan, limbah tersebut berpotensi menambah volume sampah dan mencemari lingkungan.
“Jika tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan lain seperti pakan ternak atau pengolahan lanjutan, limbah makanan ini berpotensi menjadi sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan,” ujarnya.
Selain limbah padat, limbah cair dari proses produksi makanan juga menjadi perhatian karena memerlukan sistem pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.
Keterbatasan TPS Hambat Pengangkutan Sampah
Pengelolaan sampah harian dari satuan pelayanan juga masih menghadapi kendala akibat belum meratanya fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di sejumlah wilayah Batam.
Menurut Defri, pengangkutan sampah harus dilakukan setiap hari agar tidak mengganggu operasional maupun kebersihan lingkungan sekitar.
“Pengangkutan sampah harus dilakukan setiap hari. Namun ketersediaan TPS yang belum merata di setiap kelurahan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola,” katanya.
Dampak Program Perlu Diukur Jangka Panjang
Terkait pengaruh program MBG terhadap kesehatan dan prestasi belajar siswa, Defri menilai hasilnya belum dapat diukur dalam waktu singkat.
Ia menegaskan evaluasi perlu dilakukan secara berkala agar dampak program dapat dinilai secara objektif dan berdasarkan data yang akurat.
Baca Juga: 2 Rayap Besi Diringkus, Pelaku Lain Masih Diburu
“Dampak MBG tidak bisa diukur dalam waktu relatif pendek. Idealnya dilakukan pengukuran secara periodik, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun sekali, sehingga hasilnya lebih objektif,” ujarnya.
Ciptakan Lapangan Kerja dan Gerakkan Ekonomi Lokal
Di luar manfaat langsung terhadap pemenuhan gizi anak, Defri menilai program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat.
Program ini membuka peluang kerja baru, melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, serta meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.
“Selain peningkatan gizi, jangan lupakan multiplier effect-nya. Program ini menciptakan lapangan kerja baru, melibatkan pelaku usaha lokal, serta mendorong perputaran ekonomi yang cukup besar di daerah,” tutup Defri.
Melalui evaluasi selama masa libur sekolah, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin optimal sehingga manfaatnya bagi kesehatan siswa dan perekonomian daerah dapat terus meningkat. (*)
Editor : Putut Ariyo