batampos – Kenaikan tarif layanan Pelabuhan Penumpang Batu Ampar belum diiringi peningkatan fasilitas yang dirasakan pengguna jasa. Penumpang kapal PT Pelni masih mengeluhkan akses jalan yang berdebu, ruang tunggu yang terbatas, serta kemacetan di kawasan pelabuhan.
Padahal, penyesuaian tarif yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 diklaim Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai bagian dari transformasi pelayanan untuk menghadirkan pelabuhan yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi.
Pada Rabu (15/7), Imelda Safitri, penumpang tujuan Tanjung Priok, Jakarta, mengaku kecewa dengan kondisi akses menuju terminal yang menurutnya belum layak.
"Jalan masuk ke pelabuhan belum diaspal sehingga banyak debu. Kami yang menggunakan sepeda motor sangat tidak nyaman," keluh Imelda kepada Batam Pos.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan biaya yang kini harus dibayar penumpang. Sebagai pintu gerbang transportasi laut, pelabuhan semestinya mampu memberikan kenyamanan sejak pengguna memasuki kawasan terminal.
Pantauan Batam Pos menunjukkan akses menuju terminal masih didominasi jalan tanah dan bebatuan. Kendaraan yang melintas menimbulkan kepulan debu yang menyelimuti kawasan pelabuhan.
Keluhan juga muncul terhadap fasilitas ruang tunggu. Kapasitas ruang tunggu dinilai belum memadai untuk menampung penumpang pada jam-jam keberangkatan sehingga banyak calon penumpang terpaksa duduk di berbagai sudut terminal.
Selain itu, arus kendaraan di pintu masuk dan keluar pelabuhan kerap tersendat. Sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, hingga kendaraan penjemput saling berebut ruang di jalur yang relatif sempit.
Akibatnya, antrean kendaraan mengular dan sejumlah pengendara sepeda motor terlihat turun untuk mencari celah agar bisa keluar dari kemacetan.
Keluhan tersebut muncul sekitar dua pekan setelah penyesuaian tarif pass penumpang domestik di Pelabuhan Bintang 99 Persada diberlakukan. Kebijakan itu berdampak pada biaya perjalanan penumpang kapal PT Pelni.
Sebelumnya, Batam Pos memberitakan tarif pass penumpang mengalami kenaikan hingga sekitar 250 persen sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, sebelumnya menjelaskan penyesuaian tarif dilakukan karena selama ini penumpang Pelni masih menggunakan pelabuhan yang fungsi utamanya melayani aktivitas bongkar muat barang.
Menurut Benny, kondisi tersebut dinilai tidak lagi layak karena penumpang harus berjalan berdampingan dengan aktivitas logistik dan alat berat yang berpotensi membahayakan keselamatan.
"Penyesuaian tarif ini bukan sekadar menaikkan angka, melainkan sebuah langkah transformasi besar untuk menghadirkan pelayanan pelabuhan yang jauh lebih aman, nyaman, dan manusiawi bagi masyarakat Batam," kata Benny, Rabu (2/7).
Namun, hingga dua pekan setelah kebijakan itu diberlakukan, sejumlah persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan pengguna jasa.
Batam Pos telah berupaya meminta tanggapan Benny Syahroni terkait kondisi tersebut. Saat dihubungi, ia menyampaikan sedang mengikuti rapat.
"Izin, masih rapat sama Deputi," ujarnya singkat.
Ketika dimintai penjelasan mengenai rencana perbaikan infrastruktur Pelabuhan Penumpang Batu Ampar, Benny belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Penumpang berharap transformasi yang dijanjikan BP Batam tidak hanya tercermin dari kenaikan tarif, tetapi juga diwujudkan melalui perbaikan fasilitas dasar agar kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa benar-benar meningkat. (*)
Editor : Jamil Qasim