batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengklaim telah memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan. Untuk pertama kalinya, lembaga tersebut menyatakan tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai operasional pada 2027, melainkan mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (16/7), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyebut capaian tersebut sebagai tonggak penting dalam sejarah BP Batam.
Baca Juga: Ribuan RTLH di Kepri Segera Direhabilitasi, 3.700 Warga Terima Bantuan BSPS Rp20 Juta
"Ini baru pertama dalam sejarah BP Batam tidak meminta APBN, tetapi menggunakan PNBP. Ini patut kita apresiasi," ujarnya.
Meski demikian, Komisi VI mengingatkan bahwa keberhasilan fiskal harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memaparkan pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang 2025 mencapai 6,76 persen, dengan pertumbuhan triwulan IV sebesar 7,49 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam tercatat sebesar Rp253,6 triliun.
Di sektor investasi, realisasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencapai Rp44,01 triliun atau naik 72,83 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp25,46 triliun. Realisasi tersebut melampaui target investasi Rp36,9 triliun atau mencapai 118,97 persen.
Sementara berdasarkan metode bottom-up, total investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Rp60 triliun.
Baca Juga: SPPG Batam: Sekolah Elit Sejak Awal Tak Masuk Penerima MBG, Data Siswa Baru Kini Dimutakhirkan
Menurut Amsakar, peningkatan tersebut didorong lonjakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Rp8,16 triliun menjadi Rp18,43 triliun atau tumbuh 125,86 persen. Adapun Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat dari Rp17,30 triliun menjadi Rp25,58 triliun atau naik 47,81 persen.
Di sisi penerimaan, BP Batam membukukan realisasi PNBP Semester I 2026 sebesar Rp1,053 triliun atau 43,06 persen dari target tahunan Rp2,447 triliun. Angka itu meningkat 25,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, piutang usaha berhasil ditekan dari Rp572,81 miliar pada 2024 menjadi Rp443,60 miliar pada 2025 atau turun Rp129,2 miliar.
DPR Ingatkan Persoalan Dasar Kota
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, mengapresiasi kemampuan BP Batam membiayai operasionalnya sendiri. Namun, ia menegaskan capaian tersebut harus diikuti penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Ia menyoroti pembangunan jalan utama yang semakin lebar, tetapi belum diimbangi sistem drainase yang memadai.
"Begitu kita turun dari bandara, jalannya sudah lima lajur. Tapi di beberapa titik saluran airnya masih kurang. Kalau satu titik banjir, dampaknya bisa meluas. Contohnya di sekitar K-Square, setiap hujan masih tergenang," katanya.
Selain persoalan banjir, Sturman juga menilai Batam masih memiliki potensi pendapatan yang lebih besar apabila seluruh aset dan kewenangan BP Batam dimanfaatkan secara optimal.
Ia mengapresiasi penataan reklame yang dinilai membuat wajah kota lebih tertib. Namun, persoalan sampah dinilai masih menjadi pekerjaan rumah.
"Kalau persoalan sampah ini bisa diselesaikan, Batam bukan hanya menjadi kota industri, tetapi juga kota tujuan pariwisata," ujarnya.
Ia juga mendorong pembangunan jalan lingkar (ring road) baru untuk mengurangi kemacetan yang masih terpusat di sejumlah ruas jalan utama.
BP Batam Siapkan Infrastruktur dan Ring Road
Menanggapi masukan DPR, Amsakar mengakui persoalan banjir merupakan konsekuensi dari pesatnya pembangunan Batam. Menurutnya, pengembangan kawasan baru harus diimbangi pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya sistem drainase.
Ia juga menyebut BP Batam tengah mempercepat penertiban lahan yang tidak dimanfaatkan.
"Sekarang ada kebijakan, kalau lahan dua tahun tidak dikelola maka akan dilakukan pencabutan. Kami sedang mendorong agar lahan-lahan tersebut segera dimanfaatkan, sementara infrastruktur pendukung dibangun secara paralel," katanya.
Dalam rencana kerja 2027, BP Batam mengalokasikan berbagai program pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan konektivitas jalan serta pengendalian banjir melalui pembangunan sumber daya air dan jaringan irigasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan penanganan banjir dilakukan bersama Pemerintah Kota Batam mengingat keduanya berada di bawah kepemimpinan ex officio yang sama.
Menurutnya, sejak awal 2026 seluruh titik banjir telah dipetakan bersama camat dan organisasi perangkat daerah untuk menentukan prioritas penanganan.
"Kami turun langsung ke lapangan, termasuk pada akhir pekan. Semua titik banjir kami data, dianalisis, kemudian ditentukan prioritas penanganannya. Memang tidak mungkin selesai dalam satu tahun, sehingga dilakukan bertahap sesuai tingkat urgensinya," ujarnya.
Terkait usulan pembangunan ring road baru, Mouris mengungkapkan BP Batam tengah menyiapkan pengembangan tujuh Wilayah Penataan Prioritas (WPP). Dua di antaranya dirancang membentuk konektivitas jalan lingkar luar yang menghubungkan Nongsa hingga Tanjung Pinggir, Sekupang.
"Konsepnya sudah hampir matang. Kalau sudah mendapat izin pimpinan, akan kami sampaikan ke publik," katanya.
RDP tersebut menunjukkan bahwa di balik capaian investasi dan kemandirian fiskal BP Batam, DPR RI masih menaruh perhatian pada sejumlah persoalan mendasar, seperti banjir, pengelolaan sampah, dan konektivitas jalan. Ketiga isu tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pertumbuhan ekonomi Batam berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik. (*)
Editor : Jamil Qasim