Hasil kolaborasi Yayasan Citramas bersama Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito (RSSD), DayOne, Palang Merah Indonesia (PMI), serta didukung Dinas Kesehatan Kota Batam, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Batam, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Batam.
Dokter gigi yang terlibat dalam pemeriksaan, yang merupakan ketua panitia dalam penyelenggaraan itu, drg. Eka Rismi Ayu, mengatakan dua persoalan kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah gangguan kesehatan gigi dan indikasi stunting.
"Stunting masih menjadi perhatian. Kami masih menemukan cukup banyak balita dengan pertumbuhan yang berada di bawah standar usianya, khususnya di wilayah Nongsa," ujar Eka.
Temuan tersebut sejalan dengan data Dinas Kesehatan Kota Batam yang dirilis Senin (20/7). Meski angka prevalensi stunting terus menurun, kasusnya masih ditemukan di seluruh wilayah kerja puskesmas.
Data Dinas Kesehatan mencatat prevalensi stunting di Kota Batam turun dari 7,21 persen pada 2020 menjadi 1,08 persen hingga Juni 2026. Penurunan itu juga tercermin dari jumlah balita stunting yang menyusut dari 3.870 anak pada 2020 menjadi 680 anak hingga Juni 2026.
Rinciannya, sebanyak 3.356 balita mengalami stunting pada 2021, turun menjadi 1.441 balita pada 2022, kemudian 1.022 balita pada 2023, 840 balita pada 2024, 785 balita pada 2025, dan kembali turun menjadi 680 balita pada semester pertama 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak melalui pendekatan lintas sektor yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, Pemerintah Kota Batam telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Peraturan Wali Kota Nomor 357/HK/X/2021 yang dipimpin langsung Wali Kota Batam. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 172 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting serta Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
"Faktor utama keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kota Batam adalah kerja sama lintas sektor yang diperkuat dengan berbagai kebijakan strategis dalam intervensi spesifik maupun sensitif," kata Didi.
Meski begitu, Didi menegaskan masih ada sejumlah faktor yang menyebabkan stunting sulit dihilangkan sepenuhnya. Penyebab langsungnya adalah kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi kemiskinan, pola asuh, sanitasi yang buruk, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga kondisi sosial budaya.
Selain itu, tingginya mobilitas penduduk di Batam turut menjadi tantangan tersendiri.
"Sering kali anak yang mengalami stunting merupakan pendatang baru yang belum memiliki identitas kependudukan Batam dan mudah berpindah-pindah tempat tinggal," ujarnya.
Berdasarkan analisis Dinas Kesehatan mengacu pada pedoman Kementerian Kesehatan, faktor determinan terbesar penyebab stunting di Batam adalah kebiasaan merokok orang tua, yang mencapai 55,67 persen. Faktor lainnya adalah ibu yang tidak menjalani pemeriksaan kehamilan (ANC) minimal enam kali dan keluarga yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN).
Hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 62.964 balita telah diukur pertumbuhannya. Dari jumlah tersebut, 680 balita atau 1,08 persen teridentifikasi mengalami stunting.
Meski prevalensi tertinggi tercatat di wilayah kerja Puskesmas Belakang Padang sebesar 3,26 persen, jumlah kasus terbanyak justru berada di wilayah Puskesmas Botania dengan 78 balita, disusul Sei Pancur sebanyak 75 balita, Batu Aji 68 balita, dan Sekupang 58 balita.
Sebaliknya, jumlah kasus paling sedikit berada di wilayah Galang, yakni tiga balita, disusul Rempang Cate enam balita, Tanjung Buntung delapan balita, dan Baloi Permai sembilan balita.
Menurut Didi, tingginya prevalensi di Belakang Padang masih memerlukan proses verifikasi karena wilayah tersebut terdiri atas pulau-pulau sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan akurasi data.
"Bisa saja terjadi kesalahan pengukuran maupun pencatatan oleh kader di posyandu. Karena itu seluruh data akan diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu sebelum dilakukan intervensi lanjutan," katanya.
Khusus Kecamatan Nongsa, Dinas Kesehatan mencatat hingga kini terdapat 72 balita yang terindikasi stunting, tersebar di Kelurahan Sambau, Kabil, Ngenang, dan Batu Besar. Meski demikian, Nongsa dinilai sebagai salah satu kecamatan yang berhasil menurunkan prevalensi stunting secara konsisten sejak 2020.
Ke depan, Dinas Kesehatan akan memperkuat layanan kesehatan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita, termasuk meningkatkan cakupan imunisasi, pemenuhan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan air bersih, sanitasi, pengentasan kemiskinan, dan perluasan kepesertaan JKN.
Selain itu, pemerintah juga terus menggandeng berbagai perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk membantu pemenuhan nutrisi anak-anak yang mengalami stunting, sembari meningkatkan kapasitas kader posyandu dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan sejak dini. (*)