batampos – Penolakan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih di Rempang kembali mencuat. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendatangi Kantor Wali Kota Batam, Selasa (21/7), untuk menyampaikan keberatan atas pematokan lahan yang mereka klaim sebagai bagian dari Kampung Melayu.
Audiensi diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Namun, pertemuan berlangsung secara tertutup.
Sebelum memasuki ruang rapat, peserta audiensi diminta menitipkan telepon genggam ke dalam kotak yang disediakan petugas Satpol PP. Wartawan juga tidak diperkenankan mengikuti jalannya pertemuan.
Baca Juga: Penyeludupan 216 Kg Sisik Trenggiling Bernilai Rp12,9 Miliar ke Bintan Digagalkan
Dalam audiensi tersebut, warga menegaskan bahwa penolakan mereka bukan ditujukan terhadap program Sekolah Rakyat Merah Putih, melainkan terhadap lokasi pembangunan yang dipilih pemerintah.
Mereka mempersoalkan pemasangan plang pada lahan yang diklaim sebagai bagian dari Kampung Melayu tanpa adanya kesepakatan dengan masyarakat.
"Kami tidak menolak Sekolah Rakyat. Yang kami tolak itu kalau lahan kampung kami langsung dipasang plang begitu saja," kata perwakilan warga, Gerisman Ahmad, usai audiensi.
Menurut Gerisman, lahan yang dipersoalkan memiliki luas sekitar enam hektare dan selama ini menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat Kampung Melayu.
Baca Juga: APBD Kepri 2027 Diproyeksikan Rp3,5 Triliun, Pendapatan Masih Andalkan Pajak Kendaraan
Ia menilai pemerintah masih memiliki alternatif lokasi lain untuk membangun sekolah tersebut.
"Silakan bangun Sekolah Rakyat, tapi jangan di lahan itu. Itu bagian dari kampung kami," ujarnya.
Meski demikian, kata Gerisman, pemerintah tetap berpendapat bahwa lahan tersebut merupakan tanah negara sehingga pembangunan dapat dilanjutkan.
"Wakil Wali Kota tetap bersikukuh bahwa itu tanah negara," katanya.
Walaupun belum tercapai kesepakatan, warga menyatakan masih memilih menempuh jalur musyawarah.
"Langkah selanjutnya kami tetap bermusyawarah dengan masyarakat di Rempang. Mereka tetap bersikukuh kampung tidak boleh diganggu karena itu ruang hidup mereka. Di situlah harta, martabat, dan marwah mereka," ujarnya.
Sementara itu, dalam keterangan resminya, Li Claudia Chandra mengatakan audiensi tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terkait pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan.
Ia menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat. Itulah esensi pertemuan hari ini. Komunikasi dan dialog akan terus kami lakukan sehingga seluruh proses dapat berjalan baik dan menghindari konflik sosial di kemudian hari," kata Li Claudia.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih bertujuan memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
"Program ini merupakan amanat Pemerintah Pusat yang bertujuan menyiapkan generasi Indonesia yang unggul. Kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sebagai penerus pembangunan bangsa," ujarnya.
Li Claudia menambahkan, Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat Rempang-Galang agar proses pembangunan dapat berjalan secara kondusif.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah. Ini menjadi modal penting agar Batam mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten," katanya. (*)
Editor : Jamil Qasim