batampos – Pendapatan Pemerintah Kota Batam hingga akhir Semester I 2026 mencapai Rp2,022 triliun atau 48,34 persen dari target pendapatan daerah sebesar Rp4,184 triliun.
Jika mengacu pada target APBD Kota Batam sebesar Rp4,3 triliun, realisasi tersebut setara 47,04 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Arzamansyah, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor properti, konsumsi, dan pariwisata yang menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang enam bulan pertama tahun ini.
“Aktivitas ekonomi, terutama di sektor jasa dan pariwisata, terus bergerak positif sehingga berdampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah,” ujar Raja, Kamis (23/7).
BPHTB Masih Jadi Penyumbang Terbesar
Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah ditargetkan menyumbang Rp2,09 triliun sepanjang 2026. Hingga pertengahan tahun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp288,17 miliar atau 54,66 persen dari target Rp527,18 miliar.
Kontributor terbesar berikutnya berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik yang telah menyumbang Rp197,95 miliar atau 45,25 persen dari target Rp437,42 miliar.
Pajak Hotel Melonjak 32,9 Persen
Pertumbuhan paling mencolok justru datang dari sektor konsumsi dan pariwisata. Penerimaan pajak restoran meningkat 22,46 persen, sedangkan pajak hotel melonjak 32,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Raja, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas pariwisata di Batam serta semakin optimalnya penggunaan sistem pelaporan transaksi berbasis tapping box.
PAD Tumbuh 19,05 Persen
Kinerja PAD juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun lalu. Hingga Semester I 2026, realisasi PAD mencapai Rp1,262 triliun, meningkat dari Rp1,060 triliun pada periode yang sama tahun 2025.
Secara tahunan (year on year), pertumbuhan PAD mencapai 19,05 persen, mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah daerah di tengah pemulihan ekonomi Batam.
Raja menyebut pertumbuhan ekonomi Batam yang berada di kisaran 7 persen turut menggerakkan aktivitas dunia usaha dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, kebijakan stimulus fiskal berupa diskon pokok dan penghapusan/pengurangan denda PBB-P2 hingga 70 persen selama April–Juni 2026 dinilai mendorong masyarakat lebih aktif menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Digitalisasi pelayanan perpajakan dan pemutakhiran data wajib pajak juga terus dilakukan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan akurasi penerimaan.
Sejumlah Pajak Masih di Bawah Target
Meski demikian, tidak seluruh jenis pajak menunjukkan kinerja sesuai harapan. Penerimaan dari pajak reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pajak parkir masih berada di bawah target.
“Karena itu kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah,” kata Raja.
Dengan realisasi yang telah mendekati separuh target tahunan, Pemerintah Kota Batam berharap tren pertumbuhan ekonomi, sektor properti, dan industri pariwisata tetap terjaga hingga akhir tahun sehingga target pendapatan daerah 2026 dapat tercapai. (*)
Editor : Jamil Qasim