batampos – Di tengah derasnya arus investasi yang menjadikan Batam sebagai salah satu tujuan investasi terbesar di Indonesia, Kota Batam justru belum berhasil masuk dalam daftar 10 kota paling maju di Pulau Sumatera berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025. Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengakui tingginya angka pengangguran masih menjadi faktor utama yang menghambat daya saing daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator yang menyebabkan Batam tertinggal dibandingkan sejumlah kota lain di Sumatera, termasuk Tanjungpinang.
"Beberapa indikator menjadi penilaian. Salah satunya memang tingkat pengangguran yang masih tinggi, khususnya di Kota Batam," kata Firmansyah usai rapat di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/7).
Menurutnya, tingginya angka pengangguran tidak sepenuhnya berasal dari warga Batam. Arus urbanisasi yang terus meningkat membuat jumlah pencari kerja bertambah lebih cepat dibandingkan kemampuan sektor industri menyerap tenaga kerja.
"Kalau masyarakat asli Batam sendiri, insyaallah tingkat penganggurannya kecil. Yang besar itu pendatang," ujarnya.
Firmansyah menjelaskan, banyak pendatang datang ke Batam tanpa keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga sulit memperoleh pekerjaan.
"Mereka datang mencari pekerjaan, tetapi belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Akhirnya masuk dalam angka pengangguran," katanya.
Didominasi Pengangguran Usia Muda
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam melalui Sakernas Agustus 2024, jumlah pengangguran berusia 15–24 tahun mencapai 19.518 orang, atau sekitar 38,70 persen dari total pengangguran di Batam.
Sementara itu, jumlah pengangguran secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 7,57 persen.
BPS menyebut tingginya pengangguran usia muda dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri, serta tingginya arus pendatang yang mencari pekerjaan di Batam.
UMKM Masih Menjadi PR
Selain persoalan pengangguran, Firmansyah mengakui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
"Dua itu yang masih menjadi persoalan utama," katanya.
Dalam penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), daya saing daerah tidak hanya diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi.
Penilaian dilakukan melalui empat pilar utama, yaitu:
-
Lingkungan pendukung, meliputi infrastruktur, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan.
-
Sumber daya manusia, meliputi pendidikan, kesehatan, dan kualitas tenaga kerja.
-
Pasar, mencakup aktivitas ekonomi, investasi, dan kemudahan berusaha.
-
Ekosistem inovasi, yang menilai pengembangan riset, teknologi, dan inovasi daerah.
Dalam daftar IDSD 2025, Tanjungpinang berhasil menempati peringkat keenam kota paling maju di Sumatera dengan skor 4,17. Posisi lima besar ditempati Metro, Palembang, Pekanbaru, Padang, dan Medan. Sementara itu, Batam belum berhasil masuk dalam 10 besar.
Pemko Siapkan Sejumlah Langkah
Firmansyah menilai persoalan lingkungan seperti sampah, banjir, maupun air bersih bukan menjadi faktor dominan dalam penilaian IDSD.
"Kalau lingkungan saya rasa hampir semua daerah menghadapi persoalan yang hampir sama. Memang sampah masih menjadi perhatian kita, tetapi terus dalam proses perbaikan," ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemko Batam mulai menyiapkan sejumlah strategi, antara lain memperketat pendataan pendatang, memperbanyak job fair, meningkatkan pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta memperkuat kerja sama dengan perusahaan agar lulusan pelatihan lebih mudah terserap dunia kerja.
Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mulai menerapkan kebijakan KTP nonpermanen bagi pendatang yang belum memiliki pekerjaan. Melalui kebijakan ini, pendatang yang belum bekerja tetap tercatat sebagai penduduk daerah asal hingga memperoleh pekerjaan dan menetap di Batam.
"Itulah yang sedang kami gencarkan," kata Firmansyah.
Di sektor UMKM, Pemko Batam juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Koperasi memperkuat pembinaan agar pelaku usaha kecil mampu meningkatkan daya saing dan naik kelas.
"Sehingga UMKM kita bisa naik kelas," ujarnya.
Firmansyah optimistis berbagai langkah tersebut mampu memperbaiki indikator daya saing Batam dalam waktu sekitar satu tahun.
"Insyaallah setahun bisa. PR kita sekarang bagaimana mengurangi pengangguran, membina UMKM, dan terus memperbaiki persoalan persampahan," pungkasnya. (*)
Editor : Jamil Qasim