batampos - Rencana menjadikan Batam sebagai kota wisata dan investasi masih menghadapi tantangan serius. Di sejumlah ruas jalan utama, tumpukan sampah justru bermunculan dan membentuk titik pembuangan sampah liar yang mengganggu wajah perkotaan.
Pantauan Batam Pos, Minggu (2/8/2026), sedikitnya terdapat delapan titik sampah di sepanjang Jalan Letjend Suprapto. Bau amis tercium dari beberapa titik akibat sampah yang dibiarkan menggunung.
Seperti di depan Pasar Melayu. Puluhan kantong plastik berisi sampah memenuhi pinggir jalan. Pedagang sekitar menyebut kawasan itu telah menjadi tempat penampungan sampah selama berbulan-bulan.
Ari, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, mengatakan pedagang biasanya mengumpulkan sampah setelah aktivitas jual beli selesai pada malam hari. Sampah kemudian dimasukkan ke kantong plastik sebelum diletakkan di pinggir jalan untuk menunggu pengangkutan petugas.
“Kami tata rapi dalam plastik, letak di pinggir jalan itu, dekat dengan area penjualan. Nanti pagi-pagi diangkut petugas,” katanya.
Baca Juga: Bread n Jane Buka Cabang Perdana di Batam, Sajikan Roti Fresh Setiap Hari
Tumpukan serupa juga ditemukan di akses masuk Bambu Kuning. Sampah sisa aktivitas pedagang malam mendominasi lokasi tersebut. Sementara di kawasan pertokoan Buana Mas, volume sampah terlihat lebih banyak dengan puluhan kantong plastik memenuhi bahu jalan.
Pengamat kebijakan publik Batam, Rikson Pandapotan Tampubolon, menilai maraknya lokasi pembuangan sampah liar menunjukkan persoalan persampahan telah masuk dalam aspek tata kelola pemerintahan.
“Maraknya TPS liar dan tumpukan sampah menunjukkan bahwa persoalan persampahan di Batam sudah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Rikson, Batam saat ini tengah membangun citra sebagai kota industri, investasi, sekaligus pariwisata. Karena itu, kondisi lingkungan menjadi salah satu aspek yang akan dilihat masyarakat, investor, maupun wisatawan.
“Batam terus dipromosikan sebagai kota industri, investasi, dan pariwisata bertaraf internasional. Namun, tidak ada kota modern yang dibangun di atas tumpukan sampah,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan persampahan, termasuk kinerja Dinas Lingkungan Hidup terkait efektivitas pengangkutan, pengawasan, dan pencapaian target pengurangan sampah.
“Dalam pemerintahan yang baik, jabatan publik diukur dari kinerja, bukan sekadar lamanya menjabat,” ujarnya.
Menurut Direktur Eksekutif Batam Labor dan Public Policy tersebut, keluhan masyarakat mengenai keterlambatan pengangkutan sampah harus menjadi indikator pelayanan publik.
“Sampah itu seperti demam. Tumpukan sampah hanyalah gejalanya, sedangkan penyakit yang sebenarnya adalah lemahnya tata kelola dan pelayanan publik itu sendiri,” katanya.
Ia mendorong pemerintah melakukan audit layanan persampahan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan armada, jadwal pengangkutan, hingga pengawasan di lapangan.
Rikson juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menyalahkan masyarakat ketika sistem pengelolaan sampah belum berjalan optimal.
“Jangan hanya sibuk menyalahkan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: UMKM Batam Terkendala Biaya Kirim, Dinas Koperasi Siapkan Pendampingan Ekspor
Menurutnya, pengelolaan sampah perlu diarahkan dari sekadar mengangkut sampah menjadi mengelola sampah sejak dari sumbernya. Pemerintah dapat memperluas program bank sampah, mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga dan kawasan usaha, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau pengangkutan.
Selain itu, pengawasan terhadap lokasi pembuangan sampah ilegal perlu diperkuat. Pemerintah juga dapat memberikan apresiasi kepada RT/RW, pelaku usaha, sekolah, kawasan industri, dan komunitas yang aktif mengurangi volume sampah.
“Pengelolaan sampah yang berhasil bukan hanya diukur dari banyaknya truk yang beroperasi, tetapi dari semakin sedikit sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir,” katanya.
Ia menilai persoalan sampah akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
“Ini akan menjadi pertaruhan kepemimpinan Amsakar dan Li Claudia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan, telah dikonfirmasi terkait kondisi tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak DLH Batam.
Editor : Yofi Yuhendri