batampos - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 6,45 persen pada Mei 2026. Meski turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 6,87 persen, angka tersebut masih tergolong tinggi secara nasional.
Kondisi ini menjadi perhatian Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq. Menurutnya, persoalan pengangguran tidak cukup diatasi dengan memperbanyak sekolah menengah kejuruan (SMK). Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri juga harus menjadi perhatian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kepri pada Mei 2026 berada di bawah Papua sebesar 7,08 persen, Jawa Barat 6,61 persen, dan Banten 6,48 persen. Sementara itu, Bali mencatat TPT terendah, yakni 1,52 persen.
Fajar mengatakan, persoalan penyerapan lulusan SMA dan SMK harus dilihat dari dua sisi. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Saya tahun lalu ke Batam, kami ikut SPMB SMK. Kami mendapatkan laporan saat itu bahwa Batam memiliki pertumbuhan SMK yang sangat banyak dan animonya cukup tinggi,” kata Fajar saat ditemui di Batam, Rabu (12/8).
Baca Juga: Disdik Kepri Siapkan Lebih Banyak Kelas Khusus
Menurutnya, pertumbuhan SMK di Batam sebenarnya menjadi peluang untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai karakter industri daerah. Namun, bertambahnya jumlah lulusan tidak serta-merta menjamin seluruhnya terserap perusahaan.
“Memang link and match antara SMK dan industri itu menjadi satu prioritas kita,” ujarnya.
Fajar mengatakan, sebagian lulusan SMK telah disalurkan ke sejumlah perusahaan. Namun, kebutuhan industri memiliki batas dan spesifikasi kompetensi tertentu sehingga tidak semua lulusan dapat langsung memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
“Tidak semua anak bisa tertampung di industri karena keterbatasan kebutuhan,” katanya.
Persoalan tersebut menjadi tantangan bagi Batam yang berkembang sebagai kawasan industri. Menurut Fajar, pertumbuhan sektor industri harus diimbangi dengan kemampuan lembaga pendidikan menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan pasar kerja.
Namun, ia mengingatkan lulusan SMK tidak boleh hanya berorientasi pada pasar kerja di Batam. Kompetensi yang mereka miliki harus cukup fleksibel untuk membuka peluang bekerja di daerah lain, bahkan di luar negeri.
“Mereka bisa mencari ruang-ruang pekerjaan lain, tidak hanya di Batam tapi di tempat lain,” katanya.
Eks Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Antar Lembaga itu menilai tingginya jumlah lulusan tanpa diimbangi pertumbuhan lapangan kerja akan menciptakan persoalan baru. Karena itu, penyelesaian masalah pengangguran tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor pendidikan.
“Lulusan jangan sampai banyak, lapangan pekerjaan sempit,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, perlu memperluas kesempatan kerja melalui investasi. Masuknya investasi dari dalam maupun luar negeri diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.
Selain memperluas lapangan kerja di dalam negeri, pemerintah juga membuka peluang bagi lulusan SMA dan SMK untuk bekerja di luar negeri melalui skema pekerja migran.
“Bapak Presiden mendorong juga untuk memperkuat pekerja migran. Jadi lulusan SMA dan SMK dibuka peluangnya untuk ke luar negeri bekerja,” kata Fajar.
“Harapannya angka pengangguran dari lulusan SMK semakin turun,” ujarnya. (*)
Editor : Yofi Yuhendri