batampos – Krisis air bersih yang kembali melanda Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batuampar, Kota Batam, dinilai tidak lagi cukup dipandang sebagai persoalan teknis. Gangguan yang berulang sejak sekitar 2024, disertai keluhan warga dan aksi ke BP Batam serta DPRD Kota Batam, menunjukkan adanya persoalan pada keandalan sistem dan tata kelola pelayanan air.
Penilaian tersebut disampaikan akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Rikson Pandapotan Tampubolon, Kamis (13/8/2026). Menurut Rikson, pemerintah dan pengelola layanan air perlu melihat persoalan dari perspektif yang lebih luas.
“Pertanyaannya bukan hanya apakah air tersedia, tetapi mengapa air belum dapat didistribusikan secara kontinu dan dengan tekanan memadai kepada warga,” kata Rikson.
Baca Juga: XL7 Baru Mengaspal di Batam, Andalkan Teknologi Hybrid dan Fitur Keselamatan
Ia menyinggung data BP Batam yang mencatat kapasitas produksi air sekitar 3.487 liter per detik untuk melayani sekitar 317 ribu sambungan rumah.
Menurutnya, kapasitas produksi yang besar tidak otomatis menunjukkan kualitas pelayanan apabila air tidak sampai ke rumah warga secara kontinu.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti gudang pangan yang penuh, tetapi dapur warga tetap kosong.
“Batam jangan sampai seperti gedung yang megah tetapi pondasinya belum selesai,” ujarnya.
Jangan Andalkan Mobil Tangki
Rikson juga menyoroti pengurangan distribusi air melalui mobil tangki ketika jaringan perpipaan warga belum kembali normal.
Baca Juga: Sambut HUT ke-81 RI, Petugas Pemasyarakatan Batam Bersihkan Makam Pahlawan
Menurutnya, mobil tangki seharusnya menjadi instrumen tanggap darurat, bukan pengganti permanen sistem perpipaan.
“Jangan sampai ketika pipa mati, distribusi tangki juga dikurangi,” katanya.
Ia menilai keluhan warga yang harus menunggu hingga 30–40 menit hanya untuk mengisi satu ember menjadi indikator adanya persoalan kualitas dan keandalan pelayanan dasar.
Air, kata dia, tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya aliran. Debit yang terlalu kecil, aliran tidak teratur dan kontinuitas yang tidak terjamin juga menunjukkan pelayanan belum andal.
“Pemerintah tidak seharusnya menggunakan indikator ‘air masih mengalir’ semata,” ujarnya.
Menurut Rikson, persoalan teknis yang terjadi berulang tanpa penyelesaian permanen pada akhirnya berubah menjadi persoalan tata kelola. Indikatornya terlihat dari gangguan yang berlangsung lama, keluhan masyarakat yang terus berulang serta belum adanya solusi permanen.
Ia mengingatkan, dalam rapat dengar pendapat DPRD Kota Batam pada September 2025, sekitar 1.500 warga Batu Merah dan Tanjung Sengkuang disebut mengalami krisis air hampir setahun.
Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada kerusakan jaringan. Pemerintah dan pengelola perlu memeriksa perencanaan jaringan, tekanan distribusi, kebocoran, pemeliharaan, respons terhadap pengaduan, investasi hingga pengawasan.
“Masalah teknis yang berulang tanpa solusi permanen pada akhirnya menjadi masalah tata kelola,” katanya.
Kepemimpinan Terintegrasi Harus Jadi Kekuatan
Rikson menilai tanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh air tidak boleh dibebankan kepada warga.
Dalam konteks Batam, ia menyebut kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra yang masing-masing menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala dan Wakil Kepala BP Batam seharusnya menjadi modal untuk memperkuat koordinasi.
“Publik berhak bertanya: jika kepemimpinan sudah terintegrasi, mengapa persoalan pelayanan dasar seperti air masih berulang di kawasan yang sama?” ujarnya.
Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya diuji ketika pemerintah meresmikan proyek, tetapi juga ketika menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies itu juga menilai ketergantungan terhadap mobil tangki selama berbulan-bulan tidak dapat dijadikan solusi permanen.
Ia menyebut BP Batam pada Maret 2026 pernah menyampaikan peningkatan total kapasitas suplai dari 4.429 menjadi 4.710 liter per detik untuk membantu kawasan yang mengalami gangguan tekanan.
Namun, peningkatan kapasitas suplai tersebut harus diikuti evaluasi terhadap sistem distribusi.
“Apakah masalahnya jaringan, tekanan, kebocoran, reservoir, atau manajemen distribusi?” katanya.
Ia mengibaratkan mobil tangki seperti ambulans. Kendaraan tersebut penting ketika terjadi keadaan darurat, tetapi jika setiap hari dibutuhkan, berarti sistem utamanya harus diperbaiki.
Krisis Air Bebani Ekonomi Warga
Krisis air juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Warga tidak hanya mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air, tetapi juga kehilangan waktu untuk menunggu pasokan.
Beban tersebut, kata Rikson, akan semakin berat dirasakan keluarga berpenghasilan rendah.
Jika berlangsung lama, air dapat berubah dari pelayanan publik menjadi beban ekonomi rumah tangga. Warga yang memiliki kemampuan membeli air akan memperoleh akses lebih baik, sementara kelompok berpenghasilan rendah semakin bergantung pada distribusi bantuan tangki.
Karena itu, pembagian air melalui mobil tangki harus menggunakan data dan tingkat kebutuhan, bukan berdasarkan siapa yang paling keras menyampaikan keluhan.
“Kawasan yang jaringan perpipaannya mati total harus mendapat prioritas dibandingkan wilayah yang masih menerima aliran,” katanya.
Pemerintah dan pengelola juga dinilai perlu membuka data mengenai jumlah armada tangki, jadwal distribusi, kapasitas tangki, wilayah layanan serta jumlah rumah yang dilayani.
“Dalam krisis, keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan jumlah yang sama, tetapi mereka yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas yang tepat,” ujarnya.
Usulkan Rencana Kontingensi Air Batam
Rikson menilai Batam membutuhkan contingency plan atau rencana kontingensi air. Hal tersebut semakin penting seiring perkembangan Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan kawasan industri digital.
Pertumbuhan pusat data (data center), menurut dia, juga harus diikuti perhitungan kebutuhan air yang memadai.
Pemerintah perlu menghitung daya dukung dan daya tampung sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, pariwisata hingga pusat data.
“Jangan sampai industri tumbuh cepat, sementara kampung-kampung justru mengalami krisis air,” ujarnya.
Ia kemudian mengusulkan lima langkah mendesak untuk menangani persoalan tersebut.
Pertama, melakukan audit teknis terhadap jaringan di Tanjung Sengkuang dan kawasan yang mengalami tekanan distribusi rendah.
Kedua, membuka data mengenai penyebab gangguan, tekanan jaringan, kebocoran, kapasitas produksi dan suplai serta distribusi.
Ketiga, menetapkan standar waktu penyelesaian gangguan serta skema distribusi tangki darurat yang terukur.
Keempat, menyusun rencana kontingensi air Batam untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk, industri, pariwisata serta perkembangan bisnis data center.
Kelima, mengevaluasi kinerja pengelola apabila gangguan yang sama terus berulang tanpa solusi permanen.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan air tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan kapasitas produksi atau suplai.
Ukuran yang paling penting adalah apa yang dirasakan masyarakat, yakni air mengalir, tekanan cukup, kontinuitas terjamin dan harga terjangkau.
“Batam ingin menjadi kota industri dan pusat investasi kelas dunia. Tetapi jangan sampai kita membangun kota yang hebat untuk investasi, sementara warganya masih harus antre mendapatkan satu ember air,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut juga menyentuh cita-cita Batam sebagai Bandar Dunia Madani.
“Kalau terus begini, Batam makin jauh jadi Bandar Dunia Madani,” ujar Rikson. (*)
Editor : Jamil Qasim