batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengarahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat pelayanan publik serta mempercepat penanganan berbagai persoalan mendasar, mulai dari banjir, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan perubahan APBD disusun dengan mengedepankan efisiensi belanja sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Dalam hal efisiensi belanja daerah, alokasi anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan," kata Amsakar di Batam, Rabu.
Salah satu fokus utama dalam perubahan APBD adalah peningkatan belanja modal untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang naik sebesar 20,98 persen dibandingkan sebelumnya.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung penanganan banjir secara terpadu dari kawasan hulu hingga hilir. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta memperbaiki kualitas infrastruktur jalan di berbagai wilayah Batam.
"Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir, sekaligus mendukung pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan perbaikan kualitas jalan," ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Pemkot Batam juga memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penyediaan logistik kebencanaan, penyusunan perencanaan yang lebih matang, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas layanan kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Pemko Batam juga melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, seperti beasiswa pendidikan, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan.
Dari sisi pendapatan daerah, target penerimaan pajak dalam Perubahan APBD 2026 meningkat 7,21 persen, dari Rp2,09 triliun menjadi Rp2,25 triliun.
Peningkatan tersebut ditopang optimalisasi penerimaan dari piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak reklame videotron.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat digitalisasi sistem perpajakan, melakukan pemutakhiran data objek pajak, serta memperluas basis pajak secara terukur tanpa mengandalkan kenaikan tarif.
Untuk menjaga efisiensi anggaran, Pemkot Batam menekan belanja kegiatan seremonial dan berhasil menurunkan belanja pegawai sebesar 1,46 persen.
Sementara itu, belanja barang dan jasa meningkat 14,86 persen guna mendukung operasional pelayanan publik, termasuk peningkatan layanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Amsakar menegaskan berbagai masukan dari DPRD Batam menjadi bahan evaluasi penting agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 berjalan tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat," kata Amsakar. (*)
Editor : Putut Ariyo