batampos — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menaikkan target penerimaan pajak daerah sebesar 7,21 persen dalam Perubahan APBD 2026. Namun, kenaikan target tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan tarif pajak.
Pemko Batam memilih mengoptimalkan potensi penerimaan yang sudah ada, terutama dengan mengejar piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memperluas basis pajak, serta meningkatkan digitalisasi perpajakan.
Strategi tersebut ditempuh di tengah potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Pemko Batam juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ruang fiskal, termasuk pemutakhiran data objek pajak dan efisiensi belanja.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan menjadikan kenaikan tarif sebagai tumpuan utama.
"Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif," kata Amsakar, Rabu (2/9/2026).
Kenaikan target penerimaan pajak antara lain ditopang optimalisasi piutang BPHTB serta penerimaan dari reklame videotron.
Langkah tersebut dinilai penting karena pemerintah daerah juga menghadapi kemungkinan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengantisipasinya, Pemko Batam akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Belanja Ditekan, Layanan Tetap Jalan
Di sisi belanja, Pemko Batam mengarahkan efisiensi anggaran agar belanja lebih banyak digunakan untuk program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Prioritas diberikan pada pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Belanja yang bersifat seremonial ditekan, sedangkan belanja pegawai turun 1,46 persen.
Di sisi lain, belanja barang dan jasa meningkat 14,86 persen. Menurut Amsakar, kenaikan tersebut diperlukan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Pemko Batam juga menekan belanja yang bersifat seremonial serta melakukan efisiensi pada belanja pegawai yang turun 1,46 persen," ujarnya.
"Kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 14,86 persen diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," lanjut Amsakar.
Pelaksanaan belanja, kata dia, tetap memperhatikan efisiensi dan ketepatan waktu, termasuk dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Salah satu pos yang mendapat tambahan adalah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang naik 20,98 persen. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanganan banjir secara terpadu, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Selain penanganan banjir, anggaran tersebut diarahkan untuk pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta perbaikan kualitas jalan.
Penanggulangan bencana juga menjadi perhatian. Pemko Batam menyiapkan logistik, memperkuat perencanaan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana.
Pendidikan, Kesehatan, dan Bantuan Sosial
Pada sektor sosial, pemerintah tetap memprioritaskan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu layanan. Kesiapan fasilitas kesehatan juga diperkuat untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Program beasiswa tetap dilanjutkan, begitu pula bantuan sosial bagi lanjut usia serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan.
Amsakar mengatakan bantuan sosial akan diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Pemerintah menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir.
"Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga menjadi bagian dari prioritas," katanya.
"Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir," lanjutnya.
Pemko Batam juga memasukkan penguatan ekonomi sebagai salah satu prioritas perubahan anggaran.
Daya saing tenaga kerja didorong melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat pendampingan, sementara digitalisasi pelayanan terus diperluas.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemko Batam menyiapkan operasi pasar serta pemantauan rantai pasok pangan.
Banjir hingga Tarif Listrik Jadi Perhatian
Sejumlah persoalan yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kota juga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Amsakar menyebut banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran sebagai sejumlah persoalan yang perlu ditangani secara bersama.
Menurut dia, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penanganan berbagai persoalan tersebut berjalan lebih efektif sesuai kewenangan masing-masing.
Penyertaan Modal Rp20 Miliar ke BRK Syariah Dikaji Ulang
Sementara itu, rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah belum otomatis direalisasikan.
Pemko Batam menyatakan rencana tersebut terlebih dahulu akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan risiko dan manfaat ekonominya.
Pemerintah juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen. Penurunan tersebut disebut dipengaruhi turunnya laba pada 2025 serta porsi kepemilikan saham.
Evaluasi itu menjadi salah satu pertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai realisasi penyertaan modal baru.
Amsakar mengatakan seluruh masukan fraksi DPRD menjadi bahan pemerintah dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026.
"Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat," tutur Amsakar. (*)
Editor : Jamil Qasim