batampos - Abu vulkanik akibat erupsi Anak Gunung Krakatau mulai mengganggu mobilitas udara dari dan menuju Kota Batam. Memasuki hari ketiga, gangguan penerbangan tidak hanya berpotensi menekan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi serta sejumlah agenda pemerintahan.
Wali Kota Batam merangkap Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, mengatakan gangguan penerbangan telah berdampak pada sejumlah agenda pemerintah, termasuk perjalanan dinas dari dan menuju Batam.
Beberapa agenda di luar daerah yang sedianya dihadirinya terpaksa dibatalkan atau diatur ulang karena penerbangan terganggu.
“Ini sudah pasti berpengaruh kepada wisman. Sudah tiga hari penerbangan terganggu, bukan hanya Batam, tapi juga di Soekarno-Hatta,” kata Amsakar kepada Batam Pos, Senin (7/9) siang.
Menurut dia, gangguan penerbangan berpotensi memengaruhi kunjungan wisman ke Batam. Dampaknya juga dapat dirasakan sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), logistik, hingga pergerakan ekonomi.
“Sebagai pusat logistik barang juga terganggu. Tentu saja berpengaruh dengan pergerakan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Baca Juga: 21 Penerbangan Batam-Jakarta Batal akibat Erupsi Anak Krakatau, 2.519 Penumpang Terdampak
Sejumlah agenda perjalanan dinas Amsakar ikut terdampak. Salah satunya rencana jamuan makan malam pada Senin malam bersama Putri Mahkota Swedia. Agenda tersebut sedianya dilanjutkan Selasa dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait kelistrikan di Batam.
Namun, gangguan penerbangan membuat agenda tersebut terancam berubah.
“Kemungkinan Ibu Wakil (Li Claudia Chandra) yang hari ini posisinya di Jakarta tidak bisa juga ke Batam. Jadi agenda di Jakarta Ibu Wakil saja. Dan agenda di Batam biar saya saja,” kata Amsakar.
Agenda lain yang terdampak ialah pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama tim hukum untuk membahas penguatan urusan dan kewenangan BP Batam.
Amsakar juga menyebut agenda penghargaan dari Kompas terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat ikut terdampak. Penghargaan tersebut berkaitan dengan sejumlah program pemerintah daerah, antara lain bantuan bagi lansia, seragam sekolah gratis, serta perlindungan tenaga kerja bagi pekerja rentan.
Meski tidak dapat hadir, agenda tersebut tetap dapat diwakili Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra yang berada di Jakarta.
Gangguan penerbangan juga berdampak pada agenda pemerintah pusat di Batam. Amsakar mengatakan pertemuan kepala kantor imigrasi seluruh Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Batam pada Senin ikut dibatalkan.
“Karena situasi seperti ini dibatalkan. Mudah-mudahan bisa di lain kesempatan,” ujarnya.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Sektor Pertanian Waspadai Puncak Kemarau dan El Nino Kuat
Amsakar menegaskan gangguan penerbangan tidak hanya berdampak terhadap perjalanan pejabat atau kegiatan pemerintahan. Kota yang mengandalkan konektivitas udara, termasuk Batam sebagai pusat perdagangan dan logistik, juga ikut merasakan dampaknya.
“Dipastikan berpengaruh,” katanya ketika ditanya mengenai dampak pembatalan penerbangan terhadap ekonomi dan kunjungan wisman.
Meski berharap penerbangan segera kembali normal, Amsakar mengatakan keputusan membuka atau menutup jalur penerbangan merupakan kewenangan pemerintah dengan mempertimbangkan faktor keselamatan.
Pemerintah, kata dia, perlu melihat kondisi atmosfer dan pergerakan abu vulkanik berdasarkan analisis serta informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Keselamatan warga kita jauh lebih penting dan utama. Pemerintah tentu punya pertimbangan yang matang, analisis bagaimana peta udara ini, bagaimana jalan kabut asap ini, ringfayer yang ada ini dilihat dari BMKG apakah masih ada,” ujarnya.
Karena itu, Amsakar berharap erupsi tidak berlangsung lama sehingga penerbangan dapat kembali dibuka dalam beberapa hari ke depan.
“Mudah-mudahan erupsi ini tidak berjalan lama dan dua atau tiga hari ke depan sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat untuk membuka kembali alur penerbangan,” katanya.
Ia menyadari gangguan tersebut terjadi karena faktor alam. Namun, keselamatan penumpang tetap harus menjadi pertimbangan utama sebelum jalur penerbangan kembali dibuka.
“Pemerintah tentu punya ukuran yang pasti untuk membuka atau menutup jalur yang tadi kita perbincangkan,” ujar Amsakar. (*)
Editor : Yofi Yuhendri