batampos - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mempercepat transformasi transportasi umum untuk mengantisipasi kemacetan yang diperkirakan semakin serius dalam lima tahun ke depan. Dinas Perhubungan (Dishub) Batam menyiapkan 10 koridor utama Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam serta 10 rute feeder.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Transportasi Dishub Kota Batam, Bambang Sucipto, mengatakan intervensi pemerintah perlu dilakukan sejak sekarang agar pertumbuhan kendaraan pribadi tidak membuat Batam mengalami persoalan lalu lintas seperti Jakarta.
“Kalau Batam dibiarkan tanpa intervensi angkutan umum dari pemerintah, dalam kurun waktu lima tahun ke depan kondisi lalu lintas bisa seperti Jakarta,” ujarnya, Senin (7/9).
Menurut Bambang, karakteristik Batam yang cenderung menampung kendaraan tanpa diimbangi kemampuan mengeluarkan kendaraan dari jaringan jalan membuat pertumbuhan kendaraan pribadi menjadi persoalan serius.
Karena itu, Dishub memilih memperkuat transportasi massal berbasis BRT Trans Batam. Arah tersebut juga telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal yang efektif berlaku sejak 2 Juli 2026.
“Dari Perda ini Batam telah menentukan pilihannya terkait penyediaan angkutan transportasi perkotaan, yaitu LRT, MRT, dan BRT. Untuk saat ini yang efektif adalah BRT atau bus rapid transit,” katanya.
Baca Juga: Batam-Jakarta Kembali Terbang, Belum Ada Extra Flight
Dalam grand design tersebut, Dishub menyiapkan 10 koridor utama. Salah satunya Koridor 10 yang menghubungkan Tembesi-Galang untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Rempang Eco-City dan Pelabuhan Sei Jantung.
Selain koridor utama, Dishub menyiapkan 10 rute feeder untuk menjangkau kawasan permukiman dan menghubungkannya dengan layanan BRT. Empat rute yang disiapkan pada tahap awal yakni Dapur 12-Fanindo, Dapur 12-Pasar Melayu, Ciptaken-Tiban Center melalui Tiban Mantaru, serta Sagulung-Patam Lestari-SPBU Tiban 3.
Rute feeder selanjutnya akan menyasar kawasan Batu Ampar, Nongsa, Piayu hingga Batu Aji.
Dishub juga mulai memberikan ruang lebih besar bagi Trans Batam di jalan raya. Pada ruas jalan dengan lima lajur, lajur paling kiri disiapkan sebagai jalur prioritas bus dengan marka berwarna merah.
Bambang mengatakan penataan dilakukan secara bertahap dan konsisten. Dishub juga telah mengusulkan integrasi sistem BRT dengan kawasan permukiman melalui APBD 2027.
Konsepnya, warga dapat berjalan kaki atau menggunakan feeder dari rumah menuju halte, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Batam.
Perubahan perilaku masyarakat juga mulai terlihat. Sekitar 20 hingga 25 persen penumpang Trans Batam berasal dari kalangan pelajar. Di sejumlah koridor padat, seperti Sekupang-Batam Center dan Tanjung Uncang-Batam Center, sebagian warga mulai meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan bus.
Fenomena park and ride juga mulai muncul. Warga memarkirkan kendaraan di sekitar halte kemudian melanjutkan perjalanan dengan Trans Batam untuk menghindari kemacetan dan kesulitan mencari parkir di pusat kota.
“Daripada macet naik motor dan pusing cari lokasi parkir di pusat kota, mereka memilih memarkirkan kendaraannya di halte kami, lalu melanjutkan perjalanan dengan Trans Batam,” kata Bambang.
Transformasi transportasi tersebut tidak hanya menyangkut penambahan armada bus. Dishub juga perlu menata keberadaan angkutan umum lokal yang selama ini melayani masyarakat Batam.
Bambang mengatakan operasional Trans Batam secara bertahap akan menyediakan angkutan umum dengan jam layanan sekitar pukul 05.00 hingga 19.00 WIB. Sementara angkutan lokal seperti Bimbar masih diperlukan untuk melayani perjalanan yang belum terjangkau Trans Batam.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam dari Fraksi PKS, Suryanto, meminta Dishub tidak meninggalkan pengusaha dan pengemudi angkutan lokal dalam proses integrasi tersebut.
Menurutnya, Perda telah memberikan ruang bagi angkutan yang selama ini beroperasi untuk masuk dalam sistem feeder.
“Sejak awal pembentukan Perda, kami memberikan atensi agar dalam penyediaan feeder, angkutan-angkutan sebelumnya wajib dilibatkan,” ujar Suryanto.
DPRD Batam akan mengevaluasi perkembangan layanan BRT setiap tiga bulan, mulai dari progres program, pelaksanaan di lapangan hingga persoalan yang muncul.
Suryanto menilai keberhasilan transportasi massal tidak cukup diukur dari jumlah armada. Pemerintah juga harus membangun ekosistem yang membuat masyarakat nyaman meninggalkan kendaraan pribadi.
Dishub, kata dia, perlu berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya untuk memperbaiki trotoar, akses menuju halte, serta menyediakan pohon dan peneduh.
“Masalahnya bukan cuma pada ketersediaan bus, tetapi kita juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan fasilitas bagi pejalan kaki,” katanya (*)
Editor : Yofi Yuhendri