batampos- Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan 30 perusahaan di Kota Batam.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menekan angka pengangguran yang masih mencapai 7,57 persen pada 2025.
"Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerja sama dengan Apindo. Hari ini kita melakukan penandatanganan kerja sama yang pada awalnya melibatkan 30 perusahaan yang berkomitmen untuk menempatkan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal," kata Yudi di Batam, Jumat (11/9).
Yudi menjelaskan, tenaga kerja lokal yang dimaksud mencakup warga yang lahir dan bersekolah di Batam, serta masyarakat yang telah berdomisili di Batam minimal satu tahun.
Untuk memastikan komitmen tersebut berjalan, Pemkot Batam menyiapkan sistem informasi ketenagakerjaan bernama Simnaker. Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau sekaligus mengukur persentase penyerapan tenaga kerja lokal di masing-masing perusahaan.
"Kita punya operator yang akan mengecek. Mungkin setiap bulan kita evaluasi, kemudian pada akhir tahun kita lihat perusahaan mana dari yang sudah berkomitmen ini yang paling tinggi menempatkan tenaga kerja lokal sesuai kategori yang sudah kita tetapkan," ujarnya.
Pemkot Batam juga menyiapkan apresiasi bagi perusahaan yang dinilai berhasil memenuhi komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk ikut meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Batam.
Namun, menurut Yudi, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi para pencari kerja. Karena itu, Disnaker Batam terus menjalankan berbagai program pelatihan dan sertifikasi dengan memanfaatkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
"Tahun ini kita ada 82 pelatihan dan sertifikasi serta 52 bimbingan teknis dan sertifikasi. Ini masih berjalan dan beberapa pelatihan akan berlangsung sampai akhir tahun," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, tingginya tingkat migrasi ke Batam menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
Menurutnya, arus migrasi yang tinggi harus diantisipasi dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus mengatasi berbagai dampak sosial ekonomi.
"Bahwa tingkat migrasi di Kota Batam ini tertinggi di Indonesia. Itu tantangan. Harus ada langkah-langkah yang sinergis dan kolaboratif dari pemerintah kota untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengatasi dampak-dampak sosial ekonomi," kata Bima.
Bima mengapresiasi langkah Pemkot Batam menggandeng dunia usaha dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Ia mendorong agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada komitmen, tetapi dikembangkan menjadi ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan.
"Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi ini dan mendorong agar Pak Wali dan jajaran terus membangun ekosistem yang melembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya. (*)
Editor : Jamil Qasim