batampos - Transisi menuju energi terbarukan di daerah kepulauan seperti Batam tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik. Perubahan sistem energi juga bersinggungan dengan kebutuhan lahan, keberlangsungan pekerjaan, diversifikasi ekonomi, hingga ketahanan air baku yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Just Energy Transition dan Mengapa Transisi Energi Harus Berkeadilan” dalam rangkaian Festival Media Selat Malaka (FesMed) 2026 di Gedung Technopreneur Politeknik Negeri Batam, Minggu (20/9).
Diskusi yang diikuti sekitar 30 peserta itu menghadirkan Beyrra Triasdian dari Trend Asia, Bagus Pradana dari Transparency International Indonesia, serta Sylvi Sabrina, peneliti Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi ICEL.
Beyrra mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar. Namun, pengembangannya perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah.
Menurut dia, keberhasilan pengembangan energi surya tidak cukup diukur dari target kapasitas terpasang. Pemerintah dan publik juga perlu membedakan kapasitas pembangkit dengan produksi listrik yang benar-benar dihasilkan.
“Kalau misalnya kita melihat pembangkit surya di Indonesia, potensi surya itu masif. Dia adalah sumber energi yang paling besar di Indonesia,” kata Beyrra.
Pengembangan pembangkit surya berskala besar juga membutuhkan lahan. Karena itu, lokasi pembangunan, penggunaan ruang, serta dampaknya terhadap masyarakat perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Beyrra mengatakan pengembangan energi surya tidak selalu harus mengandalkan pembangkit berskala besar. Pemanfaatan panel surya atap atau rooftop solar dapat menjadi alternatif dengan menyesuaikan kondisi lingkungan dan kebutuhan energi.
“Ini juga harus melihat bagaimana kita bisa memasang rooftop solar,” ujarnya.
Energi Terbarukan Berhadapan dengan Ketahanan Air
Tantangan transisi energi menjadi lebih kompleks ketika pembangunan infrastruktur energi bersinggungan dengan sumber daya yang juga terbatas, salah satunya air baku di Batam.
Bagus Pradana menyoroti hubungan antara pengembangan energi terbarukan dan ketahanan air baku. Sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan sumber air alami, Batam mengandalkan waduk untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Karena itu, pembangunan infrastruktur energi di sekitar kawasan sumber air perlu memperhitungkan fungsi waduk dan daya dukung lingkungannya.
“Konteks kali ini adalah bagaimana kebutuhan ataupun pembangunan energi terbarukan itu dihadapkan kepada ketahanan air baku, kemudian juga bagaimana berkaitan dengan keadilan publik,” ujar Bagus.
Menurut Bagus, sejumlah waduk di Batam menghadapi persoalan kualitas air dan tekanan akibat aktivitas manusia. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur baru perlu mempertimbangkan daya dukung sumber air yang sudah ada.
Persoalan ini menunjukkan adanya potensi trade-off dalam transisi energi. Energi terbarukan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Namun, pembangunan infrastrukturnya tetap dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi sumber daya.
Kajian yang dipaparkan Bagus menggunakan tiga kerangka analisis, yakni kebijakan, kelembagaan, dan prosedural. Data diperoleh melalui triangulasi dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan.
Dokumen perencanaan dan kajian lingkungan terhadap waduk turut dianalisis. Menurut Bagus, setiap waduk memiliki karakteristik berbeda sehingga risiko dan kebutuhan perencanaannya tidak dapat disamaratakan.
Salah satu waduk yang dikaji memiliki kontribusi besar terhadap penyediaan air baku Batam. Perubahan kondisi waduk tersebut berpotensi memengaruhi ketahanan air masyarakat.
Penilaian kebijakan antara lain dilakukan dengan melihat integrasi prinsip keberlanjutan, pertimbangan lingkungan, kajian alternatif kebijakan, koherensi antarkebijakan, perlindungan fungsi air baku, serta aspek keadilan dalam transisi energi.
Bagus mengatakan masih terdapat ruang untuk memperkuat aspek keberlanjutan dan keadilan dalam kebijakan energi.
“Dokumen memang secara makro sudah cukup kuat, khususnya berkaitan dengan energi baru terbarukan,” kata Bagus.
Warga Nongsa Mulai Kesulitan Air
Persoalan ketahanan air yang dibahas dalam forum tersebut juga muncul dalam kehidupan sehari-hari warga. Sejumlah masyarakat di kawasan Nongsa, Batam, mengalami gangguan pasokan air bersih selama beberapa hari.
Gangguan terjadi di tengah terbatasnya ketersediaan air baku akibat minimnya curah hujan di wilayah Nongsa. PT Air Batam Hilir (ABHI) sebelumnya melakukan penyesuaian operasional untuk menjaga keberlangsungan pasokan air minum kepada pelanggan.
Mulai Jumat (18/9) pukul 00.00 WIB, jam aliran dan tekanan air kepada pelanggan di kawasan Nongsa, Batu Besar, dan sekitarnya disesuaikan menjadi 40 liter per detik.
Pelanggan yang berada di jalur suplai Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Nongsa kemudian mengalami perubahan jam layanan.
ABHI mengimbau pelanggan menampung air ketika aliran tersedia dan menggunakannya untuk kebutuhan prioritas.
Penyesuaian distribusi tersebut berdampak langsung kepada sebagian warga. Sejumlah permukiman mengalami kondisi tanpa aliran air selama beberapa hari sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Keluhan warga kemudian ditindaklanjuti kepolisian. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepulauan Riau Komisaris Besar Nona Pricillia Ohei mengatakan, Kapolsek berkoordinasi dengan ABHI setelah menerima keluhan warga.
“Pada hari itu Kapolsek telah melakukan koordinasi dengan pihak ABHI untuk dilakukan support kebutuhan air bersihnya,” ujar Nona, Selasa (22/9).
Menurut Nona, bantuan air bersih disalurkan menggunakan mobil tangki secara bertahap sejak keluhan warga muncul hingga Minggu (20/9).
Distribusi dilakukan ke sejumlah rukun tetangga, antara lain RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04.
“Jadi untuk sementara langkah itu yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak ABHI,” katanya.
Kepolisian menyatakan siap memfasilitasi persoalan masyarakat, termasuk ketika terjadi gangguan kebutuhan air bersih.
“Yang jelas kepolisian siap membantu permasalahan-permasalahan yang ada di warga atau masyarakat agar bisa terpenuhi,” ujar Nona.
Gangguan Air Juga Terjadi di Batuaji
Gangguan pasokan air juga terjadi di sejumlah wilayah Batuaji. Kondisi tersebut dikeluhkan warga, termasuk masyarakat yang berada di RSUD Embung Fatimah Batam.
Seorang warga, Dika, mengaku mengalami langsung kondisi tersebut ketika mengantarkan istrinya menjalani perawatan gigi di RSUD Embung Fatimah. Di tengah proses perawatan, ia membutuhkan air untuk berkumur, tetapi air tidak tersedia.
Kondisi serupa ditemui saat Dika menjenguk keponakannya yang sedang menjalani perawatan akibat Flu Singapura di salah satu ruang perawatan.
“Sudah mau tambah untuk kumur-kumur tidak bisa karena air mati. Sekalian jenguk ponakan yang kena Flu Singapura di ruang perawatan, ternyata air juga mati,” keluhnya, Selasa (22/9).
Humas PT Air Batam Hilir (ABHI) Ginda Alamsyah memastikan gangguan tersebut bukan berasal dari suplai perusahaan. Setelah menerima informasi, tim teknis ABHI langsung melakukan pengecekan ke RSUD Embung Fatimah.
Dari hasil pemeriksaan, pasokan air dari jaringan ABHI disebut berjalan normal dan tangki penampungan air di rumah sakit dalam kondisi penuh.
“RSUD Embung Fatimah masalah di pompa jaringan dalam RSUD yang rusak. Suplai dari kita aman lancar, tidak ada masalah. Tangki penuh,” kata Ginda saat dikonfirmasi Batam Pos, Selasa (21/9).
RSUD Embung Fatimah mendapat suplai air dari IPAM Duriangkang. Jalur distribusi dari Duriangkang menuju rumah sakit disebut dalam kondisi stabil.
Persoalan ditemukan pada pompa jaringan internal rumah sakit yang mengalami kerusakan sehingga memengaruhi distribusi air di dalam area rumah sakit.
Gangguan pasokan juga terjadi di Asrama Yonif Tuah Sakti. Berbeda dengan kondisi di RSUD Embung Fatimah, gangguan di asrama tersebut berkaitan dengan penurunan produksi air dari sisi hulu.
Asrama Yonif Tuah Sakti mendapat suplai dari sistem Mukakuning. Ginda membenarkan adanya penurunan produksi yang berdampak terhadap distribusi di sejumlah wilayah.
“Kalau dari Yonif itu ada penurunan,” ujarnya.
Namun, Ginda belum menyampaikan angka penurunan produksi tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih perlu mengecek kembali data produksi untuk memastikan besarannya.
Menurut Ginda, kondisi tersebut bukan berarti wilayah stress area atau daerah yang mengalami tekanan suplai semakin meluas. Gangguan lebih berkaitan dengan penurunan produksi air di sisi hulu.
“Bukan artinya stress area lebih meluas. Memang ada penurunan produksi,” katanya.
ABHI bersama BU SPAM BP Batam kini melakukan evaluasi terhadap kondisi produksi dan jaringan distribusi untuk mencari langkah penanganan. Salah satu upaya yang disiapkan adalah interkoneksi dari IPAM Tembesi.
Interkoneksi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat suplai air ke wilayah yang terdampak penurunan produksi. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi produksi di IPAM serta kapasitas jaringan distribusi.
“Bukan artinya stress area lebih meluas. Memang ada penurunan produksi. Namun kami terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan BU SPAM-BP Batam untuk mencari langkah penanganan, sehingga suplai di sejumlah wilayah dapat kembali membaik,” ujar Ginda.
Transisi Energi Juga Menyangkut Pekerjaan
Selain persoalan air, diskusi FesMed 2026 turut menyoroti dampak transisi energi terhadap struktur ekonomi dan keberlangsungan pekerjaan masyarakat.
Sylvi Sabrina mengatakan perubahan struktur industri dapat memengaruhi sumber penghidupan masyarakat. Daerah yang selama ini bergantung pada sektor energi fosil perlu menyiapkan sumber ekonomi alternatif apabila aktivitas industri mengalami penurunan atau berhenti.
Menurut dia, diversifikasi ekonomi harus disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Sektor pertanian, perikanan, maupun kegiatan ekonomi lainnya dapat menjadi pilihan berdasarkan potensi wilayah.
Dampak transisi juga dapat dirasakan pekerja informal dan musiman. Pendataan kelompok pekerja yang berpotensi terdampak masih menjadi salah satu persoalan.
Ketersediaan data diperlukan agar pemerintah dapat menentukan bentuk perlindungan sekaligus menyiapkan pekerja menghadapi perubahan struktur ekonomi.
Transisi energi, kata dia, perlu disertai kebijakan yang membuka peluang bagi pekerja memperoleh sumber penghasilan baru.
Dengan demikian, perubahan menuju energi terbarukan tidak hanya berbicara tentang pengurangan penggunaan energi fosil. Di daerah seperti Batam, transisi energi juga berkaitan dengan bagaimana lahan digunakan, sumber air dilindungi, ekonomi masyarakat tetap berjalan, dan pekerja memperoleh kesempatan beradaptasi terhadap perubahan struktur industri. (*)
Editor : Putut Ariyo