batampos - Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) nasional dinilai bukan sekadar upaya menambah kapasitas pembangkit listrik. Bagi Batam dan Kepulauan Riau (Kepri), target tersebut membuka peluang pengembangan industri hijau sekaligus membangun rantai pasok energi surya di dalam negeri.
Policy Strategy Coordinator Yayasan Indonesia Cerah, Naomi Devi Larasati, mengatakan program PLTS 100 GW berpotensi memperkuat ketahanan energi, mendorong alih teknologi, dan menciptakan lapangan kerja hijau.
Namun, peluang tersebut hanya dapat dimaksimalkan jika pembangunan pembangkit diikuti kebijakan industri yang menghubungkan proyek energi dengan manufaktur serta rantai pasok domestik.
“Proyek ini juga dapat menjadi instrumen kebijakan industri yang efektif apabila pembangunan pembangkit listrik diintegrasikan secara langsung dengan sektor manufaktur dan rantai pasok domestik,” ujar Naomi dalam diskusi publik bertajuk “Babak Baru PLTS 100 GW: Menakar Kesiapan Industri Hijau Indonesia dari Batam” di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9).
Batam Berpeluang Tarik Investasi Industri Hijau
Menurut Naomi, pengembangan industri berbasis energi hijau semakin relevan seiring perubahan standar perdagangan global yang mulai memperhitungkan jejak karbon produk.
Salah satunya melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa. Kebijakan tersebut membuat aspek emisi karbon menjadi salah satu pertimbangan dalam perdagangan internasional.
Bagi Batam, kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ), Batam memiliki posisi strategis untuk menarik investasi.
Namun, Naomi menilai investasi hijau tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan dan insentif. Pembangunan industri dan proyek energi juga perlu memperhatikan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Salah satu prinsip yang didorong adalah Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan masyarakat yang diberikan berdasarkan informasi memadai dan tanpa paksaan.
Naomi juga mendorong adanya mekanisme pengaduan independen bagi masyarakat yang terdampak proyek. Mekanisme tersebut diperlukan agar persoalan yang muncul selama pembangunan dapat ditangani secara transparan.
Target 100 GW Tak Cukup Hanya Kejar Kapasitas
Dosen Rekayasa Pembangkit Energi Politeknik Negeri Batam, Arif Febriansyah Juwito, mengingatkan agar target PLTS 100 GW tidak berhenti pada pencapaian angka kapasitas terpasang.
Menurut Arif, pembangunan PLTS harus terintegrasi dengan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Sejumlah aspek perlu dihitung sejak awal, mulai dari kesiapan sistem, kebutuhan beban listrik, ketersediaan lahan, regulasi, investasi, teknologi, hingga sumber daya manusia.
“Program ini jangan hanya dilihat dari pencapaian besaran angka, tetapi juga dari kesiapan sistem, kebutuhan beban listrik, ketersediaan lahan, regulasi, investasi, teknologi, hingga sumber daya manusia,” kata Arif.
Ia menilai Batam memiliki sejumlah modal untuk mengembangkan industri energi terbarukan. Wilayah ini telah memiliki kawasan industri, infrastruktur pendukung, basis manufaktur, serta pengalaman di bidang teknologi dan otomasi.
Tantangannya adalah menghubungkan modal tersebut dengan kebutuhan industri energi surya.
Menurut Arif, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri energi terbarukan.
Pengembangan PLTS tidak hanya membutuhkan tenaga teknis untuk memasang panel surya. Industri tersebut juga membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai rekayasa, otomasi, pemeliharaan, pengelolaan sistem, hingga teknologi pendukung.
PLTS Kepri Mulai Menyasar Pulau Terluar
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Darwin mengatakan pengembangan PLTS di Kepri telah dilakukan dalam beberapa bentuk, mulai dari PLTS ground-mounted atau pemasangan di darat, PLTS atap, hingga PLTS terapung.
Pengembangan PLTS tidak hanya diarahkan ke kawasan industri. Sejumlah pulau terdepan dan terluar juga mulai menjadi sasaran, termasuk Pulau Akar Panjang dan Geranting di Batam serta Pulau Jaga di Karimun.
Darwin mengatakan kebutuhan listrik juga masih tinggi di sejumlah desa dan perkampungan nelayan di Kepri.
Berdasarkan usulan Gubernur Kepri kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, terdapat sekitar 92 lokasi yang mencakup 23 desa atau kampung yang membutuhkan dukungan kelistrikan. Sebagian wilayah tersebut bahkan masih memperoleh pasokan listrik terbatas sekitar 14 jam.
“Kebutuhan terhadap PLTS juga cukup tinggi di berbagai desa dan perkampungan nelayan,” kata Darwin.
Kepri diperkirakan memiliki potensi sekitar 1,4 hingga 2 GW untuk berkontribusi terhadap target PLTS 100 GW nasional. Kontribusi tersebut dapat berasal dari proyek pemerintah maupun swasta.
Namun, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan dan kapasitas sistem kelistrikan.
Darwin mengatakan pembangunan PLTS di Kepri membutuhkan perencanaan ketenagalistrikan yang cermat karena kemampuan pasok sistem di sejumlah wilayah masih terbatas.
Dengan potensi industri, infrastruktur, dan kebutuhan listrik yang tersebar di wilayah kepulauan, pengembangan PLTS di Batam dan Kepri tidak hanya berkaitan dengan penambahan pembangkit. Tantangan berikutnya adalah memastikan proyek energi surya dapat terhubung dengan industri lokal, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan sistem kelistrikan. (*)
Editor : Putut Ariyo