batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyiapkan anggaran Rp864,95 miliar untuk penanggulangan kemiskinan sepanjang 2026. Dari puluhan ribu keluarga yang masuk kelompok sosial ekonomi terbawah, kemiskinan ekstrem menjadi sasaran utama intervensi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam Rudi Panjaitan mengatakan anggaran tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Sosial, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan.
“Rp864,95 miliar itu ada beberapa OPD, yakni Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan,” kata Rudi kepada Batam Pos, Rabu (30/9).
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui pada Juli 2026, terdapat 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa yang masuk Desil 1.
Dari jumlah tersebut, kelompok kemiskinan ekstrem yang telah melalui proses verifikasi dan validasi tercatat sebanyak 72 keluarga atau 450 jiwa.
“Yang menjadi prioritas itu kemiskinan ekstrem karena itu yang paling penetrasi programnya. Jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin ini jadi targetnya semua,” ujar Rudi.
Target Pemko Batam tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi mendorong kelompok yang masuk kemiskinan ekstrem agar dapat keluar dari kondisi tersebut.
“Keluar dia dari kemiskinan ekstrem itu. Itu target (2026),” katanya.
Rp466 Miliar untuk Mengurangi Beban Pengeluaran
Pemko Batam membagi intervensi penanggulangan kemiskinan ke dalam tiga strategi utama.
Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Programnya mencakup jaminan kesehatan, pendidikan, rumah layak huni, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.
Anggaran yang dialokasikan untuk strategi ini mencapai Rp466,35 miliar pada 2026.
Strategi kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program yang disiapkan meliputi pelatihan berbasis industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, hingga kemitraan dengan industri.
Untuk strategi tersebut, Pemko Batam mengalokasikan Rp14,15 miliar.
Sementara itu, Rp384,45 miliar diarahkan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah, terutama di kawasan kumuh dan hinterland.
Jika digabungkan, ketiga strategi tersebut memiliki total anggaran Rp864,95 miliar.
Sagulung Catat Keluarga Desil 1 Terbanyak
Sebaran kelompok Desil 1 menunjukkan konsentrasi keluarga dengan tingkat sosial ekonomi terbawah di sejumlah kecamatan.
Sagulung menjadi wilayah dengan jumlah keluarga Desil 1 terbanyak, yakni 2.740 keluarga. Berikutnya Galang sebanyak 2.412 keluarga dan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Dari sisi jumlah jiwa, Sagulung tercatat memiliki 8.441 jiwa dalam kelompok tersebut, sedangkan Galang mencapai 8.223 jiwa.
Intervensi pemerintah tidak hanya diarahkan melalui bantuan sosial. Kelompok usia produktif yang belum bekerja serta keluarga yang belum memiliki aset produktif juga menjadi sasaran program.
Berdasarkan DTSEN, terdapat 10.310 jiwa usia produktif yang tidak bekerja. Sebanyak 3.389 keluarga tercatat telah memiliki usaha, sedangkan 10.396 keluarga belum memiliki aset produktif.
Data tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan program seperti pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha, hingga penyediaan sarana produksi.
Sekitar 6.000 KK Mengalami Perubahan Desil
Pemutakhiran DTSEN juga mengubah posisi sejumlah keluarga dalam kelompok desil. Sekitar 6.000 kepala keluarga (KK) di Batam mengalami perubahan kelompok desil.
Sebagian keluarga bergeser dari Desil 1–5 ke Desil 6–10 setelah data sosial ekonomi diperbarui.
Kepala Dinas Sosial Batam Zulkifli Aman mengatakan perubahan tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya kesalahan pendataan. DTSEN membaca kondisi sosial ekonomi anggota keluarga dalam satu KK, termasuk pekerjaan, pendapatan, dan kepemilikan aset.
“Yang terdaftar di sistem itu KK. Misalnya KK-nya ada enam orang. Dari lima orang yang ada di KK ini tadi, berpenghasilan Rp6 juta dia saja sebulan, keluar dia dari kelompok satu itu,” jelas Zulkifli.
Kepemilikan aset juga dapat memengaruhi posisi keluarga dalam desil. Zulkifli mencontohkan kendaraan yang telah dijual, tetapi belum dilakukan balik nama sehingga masih tercatat sebagai aset pemilik sebelumnya.
Warga yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos maupun Portal Perlinsos. Pengajuan juga dapat dilakukan dengan bantuan agen Perlinsos atau pihak kelurahan.
Setelah sanggahan diterima, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan lapangan atau ground check. Pemeriksaan mencakup kondisi rumah, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, pendapatan, serta kondisi sosial ekonomi lainnya.
“Makanya masyarakat itu tidak boleh diam. Silakan yang ingin mengajukan sanggahan,” kata Zulkifli.
Anggaran Kemiskinan Batam Naik dalam Empat Tahun
Anggaran penanggulangan kemiskinan di Batam menunjukkan peningkatan dalam empat tahun terakhir.
Pada 2023, anggaran tercatat Rp88,54 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, Rp565,56 miliar pada 2025, dan mencapai Rp864,95 miliar pada 2026.
Sementara itu, berdasarkan data BPS Kota Batam hingga September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 68,04 ribu jiwa atau 3,81 persen dari total penduduk.
Pemko Batam menyebut sekitar 10 ribu warga berdasarkan data terbaru tidak lagi masuk kategori kemiskinan. Namun, perbandingan angka tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan basis pendataan antara data BPS 2025 dan DTSEN 2026.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan,” kata Rudi. (*)
Editor : Putut Ariyo