batampos - Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memperkuat penanganan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penajaman intervensi berbasis wilayah, terutama di kawasan hinterland.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui pada Juli 2026, terdapat 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa yang masuk Desil 1.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di Batam tercatat sebanyak 68,04 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,81 persen.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan dalam periode satu tahun,” ujar Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, di Batam, Kamis.
Rudi mengatakan penanganan kemiskinan di Batam diarahkan melalui tiga strategi utama.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan layak huni, serta bantuan kebutuhan dasar.
Kedua, meningkatkan kapasitas pendapatan masyarakat melalui pelatihan berbasis industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, serta kemitraan dengan sektor industri.
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah, khususnya kawasan kumuh dan hinterland, serta penguatan program terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari 19.220 keluarga yang masuk Desil 1, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sagulung sebanyak 2.740 keluarga. Selanjutnya, Kecamatan Galang yang merupakan wilayah hinterland sebanyak 2.412 keluarga dan Kecamatan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Dari sisi jumlah penduduk, Sagulung tercatat memiliki 8.441 jiwa dalam Desil 1, sedangkan Galang mencapai 8.223 jiwa.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Batam memiliki karakter yang berbeda antara kawasan perkotaan dan wilayah hinterland.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemkot Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” katanya.
Untuk itu, Rudi mengatakan intervensi perlindungan sosial juga terus dipertajam.
Berdasarkan data, terdapat 10.310 jiwa usia produktif yang tidak bekerja. Pemerintah juga mencatat 3.389 keluarga telah memiliki usaha, sedangkan 10.396 keluarga belum memiliki aset produktif.
Data tersebut menjadi dasar untuk mendorong pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha, serta penyediaan sarana produksi bagi masyarakat.
“Penguatan penanganan kemiskinan juga terlihat dari dukungan anggaran. Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, Rp565,56 miliar pada 2025, dan Rp864,95 miliar pada 2026 yang tersebar di berbagai OPD,” ujar Rudi.
Pada 2026, anggaran tersebut diarahkan untuk tiga strategi utama. Sebanyak Rp466,35 miliar dialokasikan untuk penurunan beban pengeluaran, Rp14,15 miliar untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan Rp384,45 miliar untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Pemkot Batam menekankan bahwa penanganan kemiskinan ke depan perlu diperkuat melalui konvergensi program, pemanfaatan data yang akurat, serta penajaman intervensi di wilayah prioritas.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan mampu keluar dari kerentanan kemiskinan secara berkelanjutan. (*)