batampos - Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendatangi Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (1/10) pagi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan ketenagakerjaan sekaligus mendesak pemerintah daerah mengawal penyelesaian hak pekerja PT Ghim Li Indonesia.
Ketua DPW FSPMI Kepri sekaligus Ketua PC Serikat Pekerja Logam (SPL) FSPMI Batam Suprapto mengatakan, salah satu tuntutan utama ialah meminta dukungan DPRD Batam agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan segera disahkan DPR RI.
Selain itu, FSPMI menuntut kebijakan upah 2027, pajak Jaminan Hari Tua (JHT) nol persen, penolakan skema pesangon 0,5 kali ketentuan, serta revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya atau outsourcing. Mereka juga mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5-9 persen dan penetapan upah minimum sektoral.
“Yang saat ini tinggal menghitung beberapa hari yang harus segera disahkan DPR RI. Jangan sampai DPR RI masuk angin,” kata Suprapto seusai audiensi dengan Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin.
Dalam aksi tersebut, FSPMI juga meminta DPRD dan pemerintah mengawal penyelesaian hak pekerja PT Ghim Li Indonesia. Suprapto mengatakan, dari 1.025 pekerja, sebanyak 117 orang disebut telah menerima pembayaran, sedangkan 918 pekerja lainnya masih menunggu upah Agustus yang dijanjikan ditransfer Kamis.
“Sampai siang ini belum masuk ke rekening teman-teman, kita tunggu sampai sore,” ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Buruh Kepung DPRD Batam, Lima Tuntutan Disuarakan
FSPMI juga meminta BPJS Ketenagakerjaan mempercepat akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja Ghim Li yang kehilangan pekerjaan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan FSPMI dan akan menindaklanjutinya.
“Dalam hal ini pemerintah Kota Batam bersama wali kota Batam akan mengawal sampai tuntas,” kata Kamaluddin.
Ia mengatakan surat dukungan DPRD Batam terkait tuntutan FSPMI akan ditandatangani dan dikirim ke DPR RI pada hari yang sama.
“Kami menerima semua tuntutan itu. Kami akan tanda tangan hari ini dan akan langsung dikirim ke DPR RI,” ujarnya.
Aksi tersebut mendapat pengamanan 250 personel gabungan Polda Kepri dan Polresta Barelang. Kabag Ops Polresta Barelang Arbi mengatakan pengamanan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari lokasi kumpul massa di Panbil hingga DPRD Batam, Kantor Wali Kota Batam, dan BP Batam.
Usai audiensi, massa buruh kembali ke titik kumpul di kawasan Panbil. (*)
Editor : Yofi Yuhendri