batampos - Pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal melalui komitmen 30 perusahaan yang difasilitasi bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Perusahaan-perusahaan tersebut berkomitmen mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal Batam.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam Yudi Suprapto mengatakan, komitmen tersebut menjadi salah satu langkah memperluas akses kerja bagi masyarakat Batam, khususnya pencari kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Artinya mereka punya KTP Batam, kemudian lulusan sekolah Batam, termasuk SMK, itu diutamakan. Bukan berarti yang dari luar tidak boleh, tetapi tetap melihat kebutuhan perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” kata Yudi.
Menurut Yudi, porsi minimal 20 persen tersebut diarahkan untuk membuka ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Namun, penempatan tetap mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan jabatan di masing-masing perusahaan.
Pemkot Batam bersama Apindo juga mendorong pelaksanaan komitmen tersebut melalui kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Bursa Kerja Khusus (BKK) di satuan pendidikan.
BKK berperan mempertemukan lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan melalui proses job matching dan pemetaan lulusan. Profil serta kompetensi lulusan dipetakan, kemudian dicocokkan dengan kebutuhan jabatan yang disampaikan perusahaan.
“Penyerapan tenaga kerja di BKK untuk para alumninya dilakukan melalui job matching, pemetaan lulusan, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk proses rekrutmen,” ujarnya.
Yudi menyebut sejumlah sekolah di Batam telah memiliki BKK, di antaranya SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4. BKK juga tersedia di sejumlah sekolah swasta, seperti SMK Maitreyawira dan SMK Kartini.
Menurutnya, keberadaan BKK memperkuat keterhubungan antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri. Hal ini dinilai penting karena Batam memiliki banyak kawasan industri dengan kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi yang beragam.
Yudi menegaskan, prioritas tenaga kerja lokal bukan berarti perusahaan dilarang merekrut pekerja dari luar daerah. Kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan tetap menjadi pertimbangan utama.
“Bukan berarti yang dari luar tidak boleh, tetapi tetap melihat kebutuhan perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” ujarnya. (*)
Editor : Yofi Yuhendri