batampos – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendukung pemanfaatan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar untuk memenuhi kebutuhan industri pusat data (data center) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan industri digital tidak membebani pasokan air bersih bagi masyarakat.
Teknologi seawater reverse osmosis (SWRO) menjadi salah satu solusi yang didorong untuk memenuhi kebutuhan air operasional pusat data tanpa bergantung sepenuhnya pada pasokan air dari waduk.
“Investasi harus berjalan bersama tanggung jawab. Kebutuhan air pusat data harus disiapkan dengan baik, termasuk melalui SWRO,” kata Iftitah dalam keterangannya yang diterima di Batam, Jumat (9/10).
Menurut dia, pengembangan industri pusat data perlu disertai perencanaan infrastruktur yang matang. Dengan begitu, kebutuhan industri dapat terpenuhi tanpa mengurangi ketersediaan air untuk rumah tangga dan aktivitas masyarakat.
“Dengan perencanaan yang jelas, kita bisa menjaga kebutuhan masyarakat sekaligus memberi ruang bagi tumbuhnya industri baru,” ujarnya.
Dukungan tersebut sejalan dengan langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mendorong pelaku industri pusat data membangun fasilitas SWRO secara mandiri.
Berdasarkan data BP Batam per September 2026, terdapat 10 rencana pengembangan pusat data di Batam, dengan satu di antaranya telah beroperasi.
BP Batam memproyeksikan pembangunan fasilitas SWRO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dan kawasan industri Kabil dapat menambah kapasitas produksi air sekitar 750 liter per detik pada tahap awal dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
Kapasitas itu direncanakan meningkat menjadi sekitar 1.000 liter per detik pada tahap berikutnya. Tambahan produksi tersebut diharapkan mampu menopang kebutuhan industri tanpa mengurangi alokasi air dari waduk untuk masyarakat.
Kebutuhan Listrik Capai Skala Gigawatt
Selain air bersih, pengembangan pusat data juga membutuhkan pasokan listrik dan infrastruktur pendukung yang memadai. Karena itu, Iftitah mendorong koordinasi antara pemerintah, BP Batam, penyedia energi, dan pelaku usaha untuk memastikan kesiapan infrastruktur.
Pemetaan BP Batam pada September 2026 menunjukkan kapasitas pusat data yang telah beroperasi, komitmen investasi, dan rencana pengembangan secara keseluruhan mencapai 1,47 gigawatt (GW) kapasitas teknologi informasi (IT).
Skala pengembangan tersebut membutuhkan perencanaan energi yang terintegrasi agar pertumbuhan industri pusat data dapat berjalan seiring dengan kesiapan pasokan listrik dan infrastruktur lainnya.
Iftitah menilai Batam memiliki peluang untuk berkembang menjadi salah satu pusat data berskala global. Letak geografis yang strategis serta potensi investasi di sektor ekonomi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi faktor pendukung.
Namun, menurut dia, peluang investasi tersebut perlu diimbangi dengan ekosistem industri yang andal, kepastian layanan investasi, serta kesiapan tenaga kerja lokal.
“Kehadiran pusat data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang lebih baik,” katanya.
Investasi Pusat Data Berbasis AI Rp88 Triliun
Sebelumnya, pada Mei 2026, BP Batam mengawal investasi pembangunan pusat data berbasis AI di kawasan Nongsa senilai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88 triliun. Proyek tersebut direncanakan dikembangkan di lahan seluas sekitar 30 hektare.
Investasi itu menjadi bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi digital di Batam yang membutuhkan dukungan infrastruktur air, energi, jaringan telekomunikasi, serta sumber daya manusia.
Iftitah mengatakan Kementerian Transmigrasi siap mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan industri digital.
Menurut dia, pengembangan investasi perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga peningkatan keterampilan dan pendapatan.
Dengan demikian, pembangunan pusat data di Batam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan teknologi, tetapi juga perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (*)
Editor : Jamil Qasim