batampos - Ribuan kapal nelayan di Batam masih terkendala kelengkapan administrasi untuk mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dari hampir 7.000 kapal yang tercatat, baru sekitar 1.000 kapal yang memiliki kelengkapan dokumen untuk mengurus rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Perikanan Kota Batam membentuk Tim Percepatan Administrasi Kapal Nelayan Gratis atau Tim Cakalang. Melalui program ini, pemerintah menghadirkan pelayanan lintas instansi langsung ke pulau-pulau guna memangkas proses pengurusan dokumen yang selama ini dinilai rumit dan memakan waktu.
Pelayanan tersebut digelar di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Rabu (21/10). Sejak pagi, puluhan nelayan dari pulau-pulau sekitar berdatangan untuk mengurus dokumen kapal hingga surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengatakan Tim Cakalang dibentuk setelah pihaknya melihat langsung kendala administrasi yang dihadapi nelayan.
“Ketika pengawasan BBM bersubsidi diperketat, nelayan harus memiliki surat rekomendasi untuk membeli BBM. Persoalannya, masih banyak nelayan kita yang belum memiliki dokumen lengkap,” ujarnya.
Baca Juga: Dua Karyawan PT VME Diduga Curi Kabel Las, Polisi Tunggu Laporan Perusahaan
Menurut Yudi, pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi membutuhkan sejumlah dokumen. Nelayan harus melengkapi Pas Kecil kapal dari pihak kesyahbandaran, Elektronik Buku Kapal Perikanan (eBKP), serta Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum mengajukan surat rekomendasi.
Proses tersebut melibatkan beberapa instansi dengan kewenangan berbeda. Akibatnya, nelayan yang tinggal di pulau-pulau harus mengeluarkan waktu dan biaya transportasi untuk mendatangi kantor-kantor terkait.
“Kalau mengurus sendiri, mereka harus mendatangi beberapa instansi. Bisa menghabiskan beberapa hari, belum lagi biaya perjalanan dari pulau ke Batam. Karena itu, kami mencari solusi agar semua pelayanan ini bisa dihadirkan langsung di tengah masyarakat,” katanya.
Melalui Tim Cakalang, Dinas Perikanan Batam berkolaborasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam.
Ada empat layanan yang disediakan secara gratis, yakni penerbitan Pas Kecil kapal, pembuatan NIB, penerbitan eBKP, serta pengurusan surat rekomendasi BBM bersubsidi.
Yudi menjelaskan, kewenangan penerbitan rekomendasi disesuaikan dengan ukuran kapal. Untuk kapal nelayan berukuran hingga 5 gross tonnage (GT), pelayanan menjadi kewenangan pemerintah kota. Sementara itu, kapal berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
"Jadi, kami hadirkan instansi terkait bersama-sama. Nelayan tidak perlu lagi berpindah dari satu kantor ke kantor lain. Dokumen yang persyaratannya sudah lengkap dapat diproses dan dicetak langsung di lokasi,” jelasnya.
Pelayanan di Bulang Lintang menjadi bagian dari rencana Dinas Perikanan Batam untuk memperluas jangkauan Tim Cakalang ke wilayah pesisir. Tahun ini, direncanakan enam kali kegiatan pelayanan, masing-masing dua kali di Kecamatan Belakang Padang, Bulang, dan Galang.
Dalam kegiatan di Bulang Lintang, pelayanan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. Lebih dari 50 nelayan tercatat memanfaatkan layanan tersebut, termasuk warga dari pulau-pulau sekitar.
Yudi mengimbau nelayan memanfaatkan kesempatan itu dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen pendukung kapal sesuai kebutuhan layanan.
“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat cukup baik. Kami ingin pelayanan ini benar-benar membantu nelayan, terutama yang tinggal di pulau dan selama ini kesulitan mengurus administrasi,” katanya.
Manfaat pelayanan jemput bola tersebut dirasakan langsung oleh Syamsul Bahri, salah seorang nelayan yang mengurus surat rekomendasi BBM bersubsidi. Ia mengaku datang sejak pukul 09.00 WIB dan tidak perlu menunggu lama hingga surat rekomendasi yang dibutuhkannya selesai diproses.
“Tidak lama, sudah jadi surat rekomendasi BBM-nya. Kami tidak perlu jauh-jauh lagi ke Pulau Batam untuk mengurusnya. Terima kasih banyak sudah membantu kami para nelayan,” ujarnya.
Menurut Syamsul, kehadiran petugas langsung di kampung mereka sangat membantu, terutama bagi nelayan yang kesulitan mengurus dokumen administrasi.
“Dengan adanya [pelayanan ini], sangat terbantu, apalagi petugas datang langsung ke kampung kami. Tadi petugas juga ramah. Ada yang tidak mampu menulis pun dibantu,” katanya.
Pelayanan langsung di pulau diharapkan meringankan beban nelayan. Mereka tidak perlu meninggalkan aktivitas melaut terlalu lama atau mengeluarkan biaya tambahan untuk bepergian ke pusat kota. Dengan semakin banyaknya kapal yang memiliki dokumen lengkap, akses terhadap BBM bersubsidi diharapkan lebih mudah sekaligus mendukung penyaluran yang tepat sasaran. (*)
Editor : Yofi Yuhendri