batampos – Persoalan parkir kendaraan di lingkungan perumahan mulai masuk dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mewajibkan pengembang menyediakan garasi atau lahan parkir yang memadai bagi penghuni.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan, usulan tersebut muncul setelah anggota DPRD Batam menyoroti konflik antarwarga akibat persoalan parkir. Di sejumlah lingkungan perumahan, keterbatasan tempat parkir bahkan memicu pertengkaran.
“Dalam pembahasan ada masukan dari Dewan bahwa ada lokasi yang warganya sudah bertengkar gara-gara parkir. Makanya muncul usulan itu,” kata Imam, Sabtu (7/11).
Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan keterbatasan ruang parkir di sejumlah kawasan perumahan, terutama segmen menengah ke bawah. Ukuran garasi rumah terkadang terlalu pendek untuk menampung mobil.
Masalah lain muncul ketika pemilik rumah memiliki lebih dari satu kendaraan, sementara lahan parkir yang tersedia terbatas. Akibatnya, kendaraan penghuni kerap diparkir di sekitar rumah, termasuk menggunakan badan jalan.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu akses jalan dan memicu perselisihan karena ruang yang semestinya dapat digunakan bersama justru menjadi sumber konflik.
Untuk membahas kemungkinan penerapan aturan tersebut, Satpol PP berencana mengundang pengembang dan asosiasi pengembang perumahan. Pemerintah ingin memperoleh masukan sebelum ketentuan itu dirumuskan lebih lanjut.
Imam mengatakan, revisi perda masih dalam tahap pembahasan. Sejumlah ketentuan perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan dan persoalan ketertiban yang dihadapi masyarakat Batam saat ini.
“Intinya untuk menertibkan, baik badan usaha maupun orang, untuk kebaikan kota kita,” ujarnya.
Selain persoalan parkir, pembahasan revisi juga mencakup pemeliharaan hewan peliharaan, termasuk unggas di lingkungan permukiman. Pengaturan yang sebelumnya tercantum dalam Perda tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) itu akan kembali dibahas untuk disesuaikan dengan kondisi terkini.
Pemerintah juga membahas sanksi bagi warga yang buang air kecil atau besar di tempat umum. Imam membenarkan adanya usulan denda sebesar Rp500 ribu bagi pelanggar.
“Apabila itu dilakukan, kena denda Rp500 ribu,” katanya.
Pengawasan ketertiban nantinya melibatkan berbagai pihak. Namun, kewenangan penindakan tetap berada di tangan Satpol PP. Masyarakat yang menemukan pelanggaran dapat melaporkannya melalui petugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang ditempatkan di setiap kecamatan.
Revisi peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Panitia khusus DPRD menargetkan pembahasan rampung sebelum awal Desember 2026. (*)
Editor : M Tahang