1.350 Unit Rusunawa Belum Terisi

Jamaluddin Lobang • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 09:59 WIB
SEJUMLAH gedung bertingkat, mulai dari perkantoran, hotel, hingga apartemen, terus bermunculan seiring perkembangan Kota Batam. Deretan gedung pencakar langit terlihat di kawasan Nagoya. FOTO: CECEP MULYANA/BATAM POS
SEJUMLAH gedung bertingkat, mulai dari perkantoran, hotel, hingga apartemen, terus bermunculan seiring perkembangan Kota Batam. Deretan gedung pencakar langit terlihat di kawasan Nagoya. FOTO: CECEP MULYANA/BATAM POS

batampos – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Hunian Vertikal Terjangkau mendapat sejumlah catatan dari DPRD Kota Batam. Pemerintah diminta tidak hanya berorientasi pada pembangunan gedung bertingkat, tetapi juga memastikan kesiapan anggaran, infrastruktur, pengelolaan, hingga kemampuan masyarakat untuk menempatinya.

Anggota DPRD Kota Batam, Gabriel Anggito Sianturi, mengingatkan agar pembangunan hunian vertikal tidak justru memunculkan persoalan baru. Menurut dia, kebijakan perumahan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar target pembangunan fisik.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sudah tersedia di Batam. Sebelum membangun hunian vertikal baru, pemerintah perlu mengevaluasi kondisi bangunan, tingkat keterisian, serta ketersediaan fasilitas dasar bagi penghuni.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam 2024, terdapat 2.857 unit rusunawa yang dikelola pemerintah. Dari jumlah tersebut, 1.507 unit telah dihuni atau sekitar 52,75 persen.

Sementara itu, sebanyak 874 unit kosong dalam kondisi tidak layak huni dan 476 unit lainnya belum terisi. Dengan demikian, total terdapat 1.350 unit yang belum dihuni.

Ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu persoalan pelayanan rusunawa. Gabriel mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus membangun gedung baru, sementara persoalan pengelolaan hunian lama belum terselesaikan.

“Jangan sampai pemerintah terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, sementara pemeliharaan bangunan dan penyediaan pelayanan dasar justru menjadi persoalan berkepanjangan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (16/11).

Menurut dia, keberhasilan program perumahan tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibangun. Pemerintah harus memastikan hunian tersebut layak ditempati, terawat, dan dikelola secara berkelanjutan.

Kebiasaan Masyarakat Perlu Diperhitungkan

Selain persoalan pengelolaan, kesiapan masyarakat untuk tinggal di hunian bertingkat juga perlu diperhitungkan.

Sebagian masyarakat Batam selama ini terbiasa tinggal di rumah tapak yang memberikan keleluasaan untuk memanfaatkan halaman, menjalankan usaha rumahan, hingga berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Kondisi tersebut berbeda dengan kehidupan di rumah susun atau apartemen sederhana. Penghuni harus berbagi fasilitas, mengikuti aturan pengelolaan sampah, menjaga fasilitas bersama, serta membayar iuran pengelolaan.

Anggota Komisi II DPRD Batam itu menilai perubahan pola hidup tersebut tidak bisa dianggap sederhana. Pemerintah perlu memahami karakteristik masyarakat sebelum menentukan konsep hunian yang akan dibangun.

“Pemerintah harus memahami bahwa kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal tidak selalu identik dengan keinginan untuk tinggal di bangunan bertingkat,” katanya.

Karena itu, survei mengenai kebutuhan dan preferensi masyarakat perlu dilakukan sebelum pembangunan direalisasikan.

Gabriel yang membidangi sektor ekonomi, keuangan, dan industri juga menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap sejumlah program rumah subsidi. Menurut dia, kondisi tersebut perlu dipelajari secara objektif untuk mengetahui penyebabnya.

Pemerintah perlu mengidentifikasi apakah rendahnya minat dipengaruhi lokasi perumahan yang jauh dari tempat kerja, fasilitas umum yang belum memadai, keterbatasan transportasi, biaya pembiayaan, atau tipe rumah yang tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga.

“Kalau ada program atau lokasi perumahan yang kurang diminati, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebabnya, bukan langsung menyimpulkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan rumah,” jelasnya.

Sasaran Penerima dan Skema Pembiayaan Harus Jelas

Wacana pembentukan Perda Hunian Vertikal Terjangkau telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam 2027 yang disepakati DPRD pada 29 Oktober 2026.

Dalam pembahasannya nanti, kejelasan sasaran penerima manfaat menjadi salah satu persoalan mendasar. Gabriel menilai pemerintah harus menentukan apakah hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja industri, keluarga muda, atau masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal.

Mekanisme penyediaannya juga perlu diperjelas, apakah melalui skema sewa bersubsidi atau kepemilikan dengan pola pembiayaan tertentu.

Kejelasan tersebut penting agar program benar-benar dapat diakses masyarakat yang membutuhkan, bukan justru dinikmati pihak yang tidak memenuhi kriteria.

Kesiapan anggaran turut menjadi tantangan. Pembangunan hunian vertikal membutuhkan biaya besar, bukan hanya untuk konstruksi, tetapi juga penyediaan fasilitas umum, jaringan air bersih, sanitasi, sistem keselamatan bangunan, hingga pemeliharaan setelah bangunan digunakan.

Dalam rancangan APBD Kota Batam 2027, total anggaran dirancang mencapai sekitar Rp4,859 triliun. Namun, Gabriel mengingatkan besarnya APBD tidak otomatis menunjukkan tersedianya ruang fiskal yang cukup untuk membangun sekaligus mengoperasikan program hunian vertikal.

“Pemerintah tetap harus memperhitungkan kebutuhan pelayanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan,” kata Gabriel.

Pengelolaan hunian bertingkat juga membutuhkan sumber daya manusia profesional, mulai dari tenaga teknis, administrasi, pengelola aset, hingga sistem pengawasan.

Cegah Percaloan dan Penguasaan Unit

Gabriel turut mengingatkan potensi penyalahgunaan program apabila pemerintah tidak menyiapkan mekanisme pengawasan yang transparan.

Program hunian terjangkau yang melibatkan subsidi, alokasi aset, dan kemudahan pembiayaan berpotensi membuka celah praktik percaloan, penguasaan unit oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan, hingga pengalihan hak secara tidak sah.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem seleksi penerima yang terukur dan berbasis data. Proses pendaftaran harus transparan, mudah diakses, serta tidak membuka ruang pungutan di luar ketentuan.

Pengawasan juga tidak boleh berhenti setelah unit diserahkan kepada penerima. Pemerintah bersama DPRD dan Inspektorat Daerah harus memastikan hunian tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Program hunian yang menggunakan dukungan negara harus menghasilkan manfaat publik, bukan menjadi instrumen akumulasi keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak berhak,” ungkapnya.

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) nantinya, Gabriel berharap aturan tersebut mengatur secara jelas perencanaan kebutuhan, kriteria penerima, keterjangkauan harga atau sewa, standar pelayanan, pengelolaan aset, pembiayaan pemeliharaan, hingga pengawasan pelaksanaan program.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pengembangan hunian vertikal memang dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan perumahan di Batam sebagai kota industri dan investasi.

Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan rehabilitasi rusunawa yang sudah tersedia sebelum memutuskan pembangunan baru dalam skala besar.

“Keberhasilan pembangunan ini nantinya adalah seberapa banyak keluarga yang dapat hidup dengan aman, layak, dan bermartabat di dalamnya,” tutupnya. (*)

Editor : Putut Ariyo
Hunian Vertikal Perumahan Batam Rusunawa Batam Gabriel Anggito Sianturi dprd batam