batampos - Peluang penerbangan langsung dari Batam menuju Jeddah atau Madinah mulai dijajaki. Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Batam tengah menghimpun data jumlah jemaah umrah asal Batam sebagai bahan pertimbangan bagi maskapai yang berminat membuka rute penerbangan ke Arab Saudi.
Data pergerakan jemaah selama periode 2025–2026 tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi pasar penerbangan langsung dari Batam. Dengan demikian, maskapai memiliki dasar untuk mengukur kebutuhan masyarakat terhadap akses penerbangan menuju Tanah Suci.
Kepala Kantor Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, telah menginstruksikan jajarannya menyiapkan data tersebut dalam rapat internal di Kantor Kemenhaj Batam, Senin (16/11).
Ia meminta Kepala Seksi Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah, Nurhidayati, segera menghimpun jumlah serta perkembangan jemaah umrah asal Batam.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemenhaj Batam mendukung penjajakan pembukaan rute langsung ke Arab Saudi. Selama ini, jemaah umrah asal Batam masih harus menyesuaikan perjalanan dengan pilihan rute penerbangan yang tersedia.
Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan. Belum ada maskapai yang diumumkan secara resmi maupun kepastian waktu realisasi penerbangan langsung Batam-Jeddah atau Batam-Madinah.
Kemenhaj Dorong Jemaah Pilih Penerbangan Langsung
Penjajakan rute dari Batam tersebut sejalan dengan imbauan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, yang meminta jemaah umrah Indonesia mengutamakan penerbangan langsung menuju Arab Saudi.
Menurut Dahnil, penerbangan langsung dinilai lebih aman sekaligus dapat memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui optimalisasi penggunaan maskapai nasional.
Ia menyampaikan, kondisi Arab Saudi hingga Senin (26/10/2026) masih baik untuk penyelenggaraan ibadah umrah, meskipun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian.
Kemenhaj, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi tersebut.
"Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dahnil.
Di tengah perkembangan tersebut, Kemenhaj mengimbau jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) memprioritaskan penerbangan langsung ke Jeddah atau Madinah dibandingkan penerbangan transit melalui negara lain.
"Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu," katanya.
Untuk menindaklanjuti imbauan tersebut, Kemenhaj telah mengumpulkan asosiasi PPIU agar pelaku usaha perjalanan mempertimbangkan aspek keamanan sekaligus dampak ekonomi dari pilihan rute penerbangan.
"Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura," ujar Dahnil.
70 Ribu Jemaah Umrah Transit di Malaysia dan Singapura
Dahnil memperkirakan sekitar 70 ribu jemaah umrah Indonesia menggunakan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura.
Menurutnya, jumlah tersebut merupakan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri penerbangan nasional apabila perjalanan jemaah diarahkan menggunakan maskapai Indonesia.
"Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda," katanya.
Dahnil menegaskan, upaya memperkuat posisi maskapai nasional harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan harga yang kompetitif.
Garuda Indonesia dan Lion Air diharapkan mampu memperkuat penguasaan pasar domestik sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.
"Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri," ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenhaj telah melibatkan jajaran pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura untuk membahas peningkatan pelayanan penerbangan haji dan umrah.
"Kemenhaj juga menyoroti pelayanan di Terminal 2 yang digunakan untuk penerbangan haji dan umrah. Perbaikan fasilitas dan layanan bandara dinilai penting untuk memastikan perjalanan jemaah berlangsung lebih nyaman dan tertib," katanya.
Selain pelayanan penerbangan, Dahnil turut menyoroti hak-hak PPIU yang masih terhambat, terutama terkait pengembalian dana atau refund. Kemenhaj akan memberikan pendampingan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
"Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Pemerintah Indonesia ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Dahnil menambahkan, penguatan kedaulatan ekonomi sebagaimana menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Penggunaan penerbangan langsung dengan maskapai nasional menjadi salah satu langkah untuk menjaga keamanan perjalanan sekaligus memperkuat industri penerbangan dalam negeri.
"Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi," pungkasnya.
Pelunasan Haji Batam Baru 3,33 Persen
Di Batam, rapat internal Kemenhaj juga membahas perkembangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 H/2027 M yang masih rendah.
Berdasarkan laporan terakhir, pelunasan jemaah haji reguler Kota Batam baru mencapai 3,33 persen. Syahbudi meminta jajarannya lebih aktif menyosialisasikan kewajiban pelunasan, terutama kepada jemaah yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan istithaah kesehatan.
Pelunasan Bipih tahap pertama secara nasional dijadwalkan berlangsung hingga 10 Desember 2026. Karena itu, jemaah yang telah memenuhi persyaratan kesehatan diminta segera menyelesaikan kewajiban administrasi sebelum batas waktu berakhir.
Kemenhaj Batam juga tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Penegakan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji 1448 H/2027 M. Satgas tersebut akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan jemaah memenuhi persyaratan kesehatan sebelum keberangkatan.
Persiapan lainnya menyasar jemaah cadangan. Kemenhaj meminta pendataan dan kelengkapan dokumen, terutama paspor, segera dipercepat.
Jemaah yang belum memiliki paspor atau masa berlaku dokumennya telah habis diminta segera mengurus penerbitan maupun perpanjangan. Kelengkapan administrasi menjadi penting agar jemaah cadangan dapat diberangkatkan apabila memperoleh kesempatan mengisi kuota yang tersedia.
Sementara itu, penjajakan penerbangan langsung Batam-Jeddah atau Batam-Madinah masih menunggu hasil pendataan potensi jemaah umrah.
Data tersebut diharapkan menjadi bahan konkret bagi maskapai untuk mengukur kelayakan pasar. Jika rencana ini terealisasi, masyarakat Batam berpeluang memiliki alternatif perjalanan menuju Tanah Suci tanpa harus terlebih dahulu terbang melalui kota atau negara lain. (*)
Editor : Putut Ariyo