batampos – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, mengkritik dana bagi hasil pas di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang antar Pelindo dan BUMD tidak bermanfaat untuk masyarakat serta tidak menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Justri menjadi beban seluruh masyarakat kota Tanjungpinang, karena kerjasama itu membebani dan membuat Pelindo menaikkan tarif masuk,” kata Rudy, Selasa (25/7).
Rudy menyebut dana bagi hasil tersebut hanya untuk operasional BUMD PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) tanpa bermanfaat apapun ke masyarakat.
Politisi Partai Hanura ini memaparkan, sejak Juni 2017 hingga Mei 2023 total pendapatan bagi hasil Pelindo Tanjungpinang ke PT. TMB sebesar Rp 14,81 miliar.
Angka tersebut merupakan data yang disajikan Pelindo Tanjungpinang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Pemko Tanjungpinang.
Dengan rincian, Juni 2017 sebesar Rp 1,57 miliar, 2018 sebesar Rp 3,53 miliar, tahun 2019 Rp 4,47 miliar.
Kemudian, pada 2020 Rp 1,27 miliar, tahun 2021 Rp 808.346.020, tahun 2022 Rp 1,85 miliar, dan hingga Mei 2023 sebesar Rp 1,27 miliar.
“Namun, uang bagi hasil hingga miliaran rupiah tersebut menjadi dana untuk operasional BUMD tanpa ada kontribusi ke PAD maupun masyarakat,” terangnya.
Menurut Rudy, sebaiknya pemko dan DPRD Tanjungpinang membatalkan kerjasama tersebut agar dana yang disetor ke BUMD bisa digunakan untuk perbaikan dan meningkatkan fasilitas Pelabuhan SBP.
“Sehingga, tidak harus membuat kebijakan menaikkan tarif pas masuk Pelabuhan SBP,” tukasnya.
Sebelumnya sekda Tanjungpinang, Zulhidayat menyebut dana bagi yang didapat dari Pelindo Tanjungpinanh yang disetor ke BUMD untuk pas terminal internasional 28 persen dan pas terminal domestik 20 persen. (*)
Reporter : Peri Irawan