Batampos - Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, Selasa (1/7/2025). Penangguhan ini bersifat sementara sembali menunggu penyelesaian kasus yang menuntut proses pemecatannya.
Ditangguhkannya putri dari mantan PM Thaksin Shinawatra ini dari tugasnya, menambah tekanan terhadap pemerintahan yang sedang berjuang untuk bertahan dan menghadapi serangan dari berbagai pihak.
Pengadilan Thailand, menerima petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etika sesuai konstitusi, terkait kebocoran percakapan telepon yang sensitif secara politik dengan mantan pemimpin berpengaruh Kamboja, Hun Sen. Saat itu, dalam percakapannya, Paetongtarn menyebut Hun Sen dengan panggilan paman.
"Pengadilan telah mempertimbangkan petisi... dan dengan suara bulat menerima kasus ini untuk diproses,"demikian isi pernyataan pengadilan seperti dilansir dari Reuters, sore ini.
Wakil Perdana Menteri, Suriya Juangroongruangkit akan mengambil alih sebagai pelaksana tugas sambil menunggu keputusan pengadilan atas Paetongtarn, yang memiliki waktu 15 hari untuk memberikan tanggapan. Ia akan tetap berada di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan yang baru setelah perombakan kabinet.
"Pemerintahan tetap berjalan, tidak ada masalah," ujar Menteri Pariwisata dan Sekretaris Jenderal Partai Pheu Thai, Sorawong Thienthong.
"Suriya akan menjadi pelaksana tugas perdana menteri," tambahnya.
Kebocoran panggilan telepon dengan politisi senior Kamboja itu memicu kemarahan publik negeri Gajah Putih itu. Masyarakat membuat koalisi yang dipimpin Paetongtarn memiliki mayoritas yang sangat tipis, setelah satu partai kunci menarik diri dari aliansi dan diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, sementara kelompok-kelompok protes menuntut Paetongtarn mengundurkan diri.
Dalam panggilan pada 15 Juni 2025 yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan perbatasan dengan Kamboja, Paetongtarn, 38 tahun, tampak bersikap tunduk kepada Hun Sen dan mengkritik seorang komandan tentara Thailand. Hal ini dianggap melewati batas di negara di mana militer memiliki pengaruh besar.
Paetongtarn telah meminta maaf dan mengatakan, pernyataannya itu adalah bagian dari strategi negosiasi. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak