batampos - OpenAI memperbarui halaman kebijakan penggunaannya (Usage Policies) untuk menetapkan bahwa pengguna platform tidak boleh menggunakan layanan untuk saran yang memerlukan lisensi profesional pada Rabu (29/10).
ChatGPT boleh tetap memberi informasi umum, tetapi tidak boleh memberikan saran yang bersifat spesifik dan berlisensi di bidang hukum, medis, dan keuangan tanpa keterlibatan profesional yang berlisensi.
Pembaruan kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi risiko kesalahan informasi yang dapat berdampak serius bagi pengguna.
OpenAI ingin menghindari potensi tanggung jawab hukum (liability) jika pengguna mengikuti saran AI untuk hal - hal yang berisiko tinggi, seperti pengobatan, investasi, atau pembuatan dokumen hukum.
Kebijakan ini muncul karena meningkatnya kekhawatiran global terkait penggunaan AI dalam pengambilan keputusan berisiko tinggi tanpa pengawasan manusia.
ChatGPT masih boleh memberi penjelasan umum tentang konsep medis, hukum, keuangan.
ChatGPT juga akan memberi saran agar pengguna langsung konsultasikan dengan profesional ketika situasinya membutuhkan keahlian lisensi.
Kebijakan ini tidak sepenuhnya melarang ChatGPT untuk membahas bidang - bidang tersebut, melainkan membatasi agar AI tidak memberi nasihat yang menggantikan profesional berlisensi.
“ChatGPT tidak pernah dimaksudkan sebagai pengganti saran profesional, tetapi tetap menjadi sumber yang baik untuk membantu orang memahami informasi hukum dan kesehatan,” tulis Kepala Divisi Kesehatan AI di OpenAI, Karan Singhal, di X @thekaransinghal, Selasa (4/11).
Kebijakan ini bukanlah perubahan dalam ketentuan OpenAI. Sebelumnya, OpenAI memiliki tiga kebijakan terpisah, yaitu universal, ChatGPT, dan penggunaan API.
Pembaruan ini menggabungkannya menjadi satu daftar aturan terpadu yang mencerminkan set kebijakan universal di seluruh produk dan layanan OpenAI.(*)
Editor : Juliana Belence