Batampos - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan melarang masuk atau menghentikan secara permanen para imigran dari negara dunia ketiga yang akan masuk ke AS. Pernyataan ini ia ucapkan sehari setelah penembakan dua anggota pasukan Garda Nasionalnya.
Ini, tentu saja menjadi titik panas politik di tengah pengetatan kebijakan imigrasinya. "Selamat hari thanksgiving. Pemerintahan saya akan mengakhiri seluruh manfaat dan subsidi federal bagi non warga negara AS dan menindak siapa pun yang bukan aset bagi Amerika Serikat," tulisnya lewat unggahan media sosial, Kamis (27/11/2025) sekitar pukul 23.00 waktu setempat.
Belum jelas bagaimana Trump akan menerapkan penghentian”migrasi tersebut. Larangan-larangan sebelumnya yang dikeluarkan pemerintahannya menghadapi tantangan di pengadilan dan di di hadapan para kongres.
Sebelumnya pada malam yang sama, Trump mengumumkan kematian Sarah Beckstrom, salah satu dari dua anggota National Guard yang ditembak dalam serangan dekat Gedung Putih. Otoritas menduga penembakan dilakukan oleh Rahmanullah Lakanwal, warga negara Afghanistan yang masuk ke AS pada September 2021 melalui program era Biden yang mengevakuasi dan merelokasi puluhan ribu warga Afghanistan setelah penarikan pasukan AS dari negara tersebut.
Baca Juga: Hanya Faktor Alam Atau Ulah Manusia Serakah? Ini 7 Penyebab Tanah Longsor dan Banjir Bandang
Melansir dari Reuters, pelaku menerima suaka pada April lalu, di bawah pemerintahan Trump, dan hari ini, CIA mengonfirmasi bahwa ia pernah bekerja dengan unit militer yang didukung badan tersebut selama perang AS di Afghanistan.
"Lakanwal terluka dalam serangan itu dan masih ditahan. Anggota National Guard lainnya, Andrew Wolfe, 24 tahun, masih berjuang untuk hidupnya," ujar Trump.
Unggahan Trump di larut malam ini, tampak menandai eskalasi kebijakan anti imigran pada masa jabatan keduanya, yang didominasi kampanye deportasi massal.
Tulisan panjang yang diposting di akun Truth Social miliknya, tidak menyebut negara mana yang akan ditargetkan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan "negara dunia ketiga", tetapi menggunakan retorika keras anti-imigran untuk menyalahkan masalah seperti tingginya kriminalitas dan defisit AS pada keberadaan warga migran dan pengungsi tanpa bukti.
Dalam unggahannya, presiden menyoroti komunitas Somalia di Minnesota, setelah pekan lalu berjanji mengakhiri status perlindungan sementara bagi warga Somalia di negara bagian tersebut.
Sebelumnya pada hari yang sama, Trump juga mengatakan penembakan di Washington DC menjadi pengingat bahwa tidak ada prioritas keamanan nasional yang lebih besar selain memastikan AS memiliki kendali penuh atas orang-orang yang masuk dan tetap berada di negaranya.
Dalam 24 jam setelah penembakan itu, presiden dan anggota pemerintahannya mengumumkan reformasi imigrasi besar-besaran. US Citizenship and Immigration Services (USCIS) mengumumkan pemrosesan permohonan imigrasi terkait warga Afghanistan ditangguhkan tanpa batas waktu sambil menunggu peninjauan lebih lanjut.
Kemudian, Departemen Keamanan Dalam Negeri negara itu juga menyatakan, pemerintah memperluas peninjauan tersebut untuk mencakup seluruh kasus suaka yang disetujui di bawah pemerintahan Biden. Namun, departemen ini tidak menjelaskan apakah peninjauan itu hanya untuk kasus suaka dari Afghanistan atau juga negara lain.
Direktur USCIS Joseph Edlow mengatakan, akan mengadakan pemeriksaan ulang penuh dan ketat atas setiap green card (kartu hijau) bagi setiap warga asing dari setiap negara yang dianggap bermasalah.
Pernyataan Edlow tidak menyebut negara mana saja yang dianggap bermasalah. USCIS merujuk pada larangan perjalanan yang diterbitkan Trump pada Juni lalu terhadap warga dari 19 negara, termasuk Afghanistan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone, dan Turkmenistan.
Sebelumnya, larangan perjalanan yang diterbitkan pada 2017 di masa jabatan pertama Trump banyak dikritik dan menghadapi perlawanan hukum maupun publik ketika Trump mencoba memberlakukannya segera setelah menjabat. Kebijakan itu kemudian diubah oleh Gedung Putih setelah pertarungan panjang di pengadilan, tetapi dicabut oleh Joe Biden pada 2021. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak