Batampos - Pemerintah Hong Kong mengumumkan pembentukan komite independen untuk menyelidiki penyebab kebakaran 7 apartemen, Selasa (2/12/2025). Ini menjadi peristiwa kebakaran paling mematikan di kota itu dalam beberapa dekade terakhir karena menewaskan lebih dari 150 orang.
Apalagi, kondisi itu diduga diperparah oleh material bangunan yang tidak memenuhi standar.
Polisi telah menangkap 13 orang atas dugaan pembunuhan, sementara badan antikorupsi menahan 12 orang terkait kemungkinan praktik korupsi dalam proyek pembangunan dan renovasi apartemen tersebut.
Pihak berwenang menyebut penggunaan jaring plastik dan busa insulasi berkualitas rendah dalam pekerjaan renovasi di kompleks perumahan Wang Fuk Court sebagai faktor yang mempercepat penyebaran api ke tujuh menara hunian yang dihuni lebih dari 4.000 orang.
"Guna mencegah tragedi serupa, saya akan membentuk komite independen yang dipimpin hakim untuk meninjau penyebab dan cepatnya penyebaran api serta isu terkait lainnya," ujar Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee dalam konferensi pers seperti dikutip dari AFP sore ini.
Tim penyelamat telah memeriksa lima dari tujuh gedung yang hangus, menemukan jenazah di tangga dan atap, yang terjebak saat mencoba menyelamatkan diri. Sekitar 30 orang masih dinyatakan hilang.
Di tengah kemarahan publik yang mulai meningkat, berbagai kelompok mendesak transparansi dan akuntabilitas, meski pemerintah Hong Kong dan Beijing memperingatkan bahwa upaya mempolitisasi tragedi akan ditindak tegas.
Ketika ditanya soal penahanan seorang mahasiswa dari salah satu kelompok dan dua orang lain yang dilaporkan tengah diselidiki atas dugaan hasutan, Lee menegaskan, ia tidak akan mentolerir tindakan kriminal apa pun, terutama yang memanfaatkan bencana ini. Ia tidak memberi komentar spesifik mengenai kasus tersebut.
Baca Juga: Peringati Hari AIDS Sedunia, Dinkes Batam Ungkap 573 Kasus Baru HIV Sepanjang Januari–Oktober 2025
Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik laporan penangkapan tersebut. "Sekarang adalah waktu bagi otoritas Hong Kong untuk menyelidiki penyebab kebakaran secara transparan, bukan membungkam mereka yang mengajukan pertanyaan wajar," tulis Amnesty.
Kantor Keamanan Nasional Tiongkok memperingatkan pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan bencana untuk menciptakan kekacauan seperti pada protes pro-demokrasi 2019 lalu. Pemilu legislatif pada Minggu mendatang dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak