Batampos - Perdana Menteri Malaysia yang juga Ketua ASEAN, Anwar Ibrahim, mengungkapkan, ia telah berbicara dengan perdana menteri Thailand dan Kamboja sehari sebelumnya, namun belum ada penyelesaian pasti terkait konflik dan bentrokan di perbatasan kedua negara tersebut.
"Saya menghargai keterbukaan kedua pemimpin untuk melanjutkan negosiasi demi meredakan ketegangan dan menghindari kesalahpahaman yang dapat memperburuk situasi," unggah Anwar di laman media sosial X miliknya, merujuk pada panggilan telepon Selasa (9/12/2025) lalu.
Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia sebagai ketua ASEAN menjadi negara yang menengahi gencatan senjata yang terjadi, Juli 2025 lalu.
Pada Oktober, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mendukung deklarasi bersama, sembari mempromosikan kesepakatan dagang baru dengan Thailand dan Kamboja setelah keduanya sepakat memperpanjang gencatan senjata. Namun sebulan setelahnya, Thailand menangguhkan perjanjian itu.
Trump pun kembali berencana melakukan panggilan telepon pada Rabu kemarin, terkait bentrokan yang kembali terjadi.
Dalam pidato kepada pendukungnya di AS, Trump menyebut beberapa konflik yang ia coba tangani secara diplomatis, termasuk antara Kamboja dan Thailand. " Besok saya harus melakukan panggilan telepon, dan saya rasa mereka akan memahaminya," ujarnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan, pertempuran kedua negara pada akhirnya akan selesai melalui dialog, namun saat ini bukan waktunya untuk itu. " Jika ada negara ketiga yang ingin menjadi mediator, Thailand tidak bisa menerima tahap ini karena batasannya sudah dilanggar. Warga Thailand telah menjadi korban dan kami perlu memastikan adanya kepercayaan yang cukup sebelum pembicaraan dapat dimulai kembali," tegas Balankura.
Pimpinan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, mengatakan, perjanjian antara Thailand dan Kamboja belum memberikan perlindungan efektif bagi warga sipil di lokasi konflik.
Sementara itu, pemimpin spiritual Katolik Roma, Paus Leo XIV menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan doa bagi mereka yang mengungsi, saat audiensi mingguan di Vatikan, Rabu (10/12/2025) setempat.
Baca Juga: Tabrakan dengan Truk Kontainer Pengendara Yamaha Vega Tewas di Jalan Yos Sudarso
Profesor studi Asia, James Chin, mengatakan solusi paling memungkinkan guna menyelesaikan konflik perbatasan dua negara ini, adalah mengerahkan misi penjaga perdamaian di sepanjang perbatasan. "Idealnya dipimpin ASEAN. ASEAN harus mampu menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga kawasan sendiri," ungkapnya.
Misi tersebut, katanya, harus menetapkan zona netral di antara kedua pihak. Ketika ketegangan mereda, kedua negara dapat mulai membahas penyelesaian damai permanen, termasuk masalah batas perbatasan yang telah berlangsung lama. Namun sentimen nasionalis di kedua negara membuat sengketa ini sulit diselesaikan.
"Ini harus ditangani dengan hati-hati agar tidak ada pihak yang kehilangan muka. Di kawasan ini, menjaga muka sangat penting," kata profesor dari University of Tasmania kepada program Asia First CNA.
Pertanyaannya, siapa yang memiliki pengaruh politik untuk memaksa militer Thailand dan pemerintah Kamboja kembali ke meja perundingan? "Itu bukan hal mudah. Namun, saya menduga Trump adalah salah satu figur yang memiliki pengaruh tersebut," tutup James Chin. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak