batampos - Norwegia mencatat sejarah dalam upaya perlindungan lingkungan dunia setelah meresmikan kebijakan zero deforestation atau nol deforestasi dalam kebijakan pemerintah.
Kebijakan ini diresmikan melalui keputusan resmi parlemen Norwegia.
Kebijakan tersebut memastikan bahwa semua pengadaan barang dan jasa tidak berkontribusi pada deforestasi hutan tropis.
Langkah ini diluncurkan pada Mei 2016 melalui rekomendasi Komite Energi dan Lingkungan Parlemen Norwegia. Bagian dari Action Plan on Nature Diversity negara tersebut.
Parlemen meminta pemerintah untuk menetapkan persyaratan sehingga pengadaan publik pemerintah tidak lagi mendukung praktik yang menyebabkan deforestasi hujan tropis, seperti pemanfaatan produk sawit, kedelai, daging sapi, dan kayu yang berasal dari habitat hutan yang dihancurkan.
"Norwegia memimpin dunia sebagai negara pertama yang mengikatkan prinsip perlindungan hutan ke dalam mekanisme pengadaan pemerintah," kata organisasi advokasi, Rainforest Foundation Norway, dikutip dari Rainforest Foundation Norway, Minggu (21/12).
Komitmen ini menutup celah banyak perusahaan swasta yang telah mengadopsi kebijakan serupa, tetapi belum ada pemerintah nasional yang melakukan secara resmi.
Kebijakan Norwegia fokus pada pembelian produk pemerintah dan rantai pasoknya, bukan pelarangan semua aktivitas penebangan kayu di seluruh wilayah negara.
Pemerintah juga menyerukan pengembangan kebijakan tambahan untuk melindungi keanekaragaman yati dalam investasi negara.
Langkah Norwegia mengikuti deklarasi bersama dengan Jerman dan Inggris di UN Climate Summit. Deklarasi ini mendorong komitmen nasional untuk pasokan bebas deforestasi melalui pengadaan publik dan rantai pasok berkelanjutan.
Langkah ini dipandang sebagai terobosan penting dalam upaya global mengatasi deforestasi dan perubahan iklim.
Norwegia juga menjadi contoh negara lain dalam merancang kebijakan lingkungan yang tegas dan konkret.(*)
Editor : Juliana Belence