Batampos – Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, mengungkapkan adanya tekanan dari seorang menteri yang sangat ngotot agar Nahdlatul Ulama (NU) diberikan konsesi tambang. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Haul ke-16 Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pertengahan September lalu.
Dalam sambutannya, Yenny menunjukkan kekhawatirannya terkait kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, termasuk NU. Ia menilai, keputusan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu jika tidak ditangani dengan hati-hati.
Diskusi Yenny dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, turut menjadi sorotan. Menurut Yenny, Luhut menolak ide pemberian konsesi tambang kepada ormas sejak awal dan bahkan enggan meneken peraturan yang memungkinkan hal tersebut.
"Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan," ujar Yenny menirukan pernyataan Luhut tentang sikapnya terhadap kebijakan ini.
Yenny menambahkan, Luhut yang memiliki pengalaman di sektor pertambangan memahami risiko konflik yang tinggi bila pengelolaan tambang tidak dilakukan dengan baik. Menurutnya, tanpa ‘tangan dingin’ dalam pengelolaan sumber daya alam, tambang bisa memicu perpecahan daripada membawa manfaat.
Kekhawatiran Yenny semakin besar setelah Luhut menyampaikan adanya seorang menteri yang justru bersikeras agar kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas segera diteken oleh Presiden. Yenny menilai keinginan tersebut berpotensi berasal dari motif politik, termasuk upaya memanfaatkan dukungan dari ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya.
Pernyataan Yenny ini memicu perdebatan baru di tengah publik mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan dinamika internal ormas keagamaan, khususnya NU, yang hingga kini menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak