batampos - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Bintan bergerak cepat menangani kenaikan harga dan menipisnya stok sejumlah bahan pokok di pasaran. Pengawasan lapangan dilakukan bersama Satgas Pangan usai munculnya laporan kenaikan harga di tingkat distributor dan pasar.
Kabid Perdagangan DKUPP Bintan, Setia Kurniawan mengatakan, hasil pengawasan di Tanjunguban dan Kijang menunjukkan adanya lonjakan harga sekaligus kelangkaan beberapa komoditi penting.
“Stok komoditi seperti bawang, wortel, kol, daging beku, dan ayam mulai menipis karena pasokan dari Batam terhambat,” ujarnya, Selasa (9/12).
Setia menambahkan, pihaknya sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan serta berkoordinasi dengan Satgas Pangan sesuai arahan Bupati Bintan untuk mencari solusi terbaik.
“Kita juga koordinasi dengan dinas terkait dan pemangku kebijakan tanpa mengesampingkan penegakan hukum,” tegasnya.
Plt Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kepri, Riki Rionaldi menyampaikan bahwa persoalan kenaikan harga dan stok menipis telah dibahas bersama Forkopimda Kepri.
“Semua hadir, termasuk Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur. Bea Cukai dan Karantina juga hadir,” kata Riki.
Menurutnya, suplai komoditas dari sejumlah daerah yang terdampak bencana seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terganggu. Di sisi lain, pengetatan barang impor dari Batam juga memicu kepanikan distributor.
“Jangan menyalahkan pengetatan aturan. Kalau niat ikut aturan, pasti dimudahkan. Adaptasi saja, ikuti dulu,” ujarnya.
Riki menegaskan barang produksi dalam negeri seperti dari Jakarta tidak bermasalah. Hanya saja, komoditas impor dengan kuota khusus Batam tidak bisa sembarangan masuk ke Bintan atau Tanjungpinang.
“Ini momentum pembenahan meskipun berdampak pada barang yang hilang, berkurang, atau mahal. Lebih baik dibenahi daripada dibiarkan,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Kepri mendorong BP Kawasan di Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun untuk mengatur kuota impor sendiri, agar daerah tidak terlalu bergantung pada Batam.
“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ingin tiap daerah punya akses sendiri terhadap pasokan,” tambahnya.
Untuk kebutuhan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Bulog disebut sudah menjamin ketersediaan bahan pokok. Meski begitu, komoditas seperti wortel masih terhambat karena gangguan pasokan dari Sumbar dan wortel impor tak bisa keluar dari Batam.
Riki menegaskan, pemerintah daerah membuka ruang bagi pelaku usaha yang ingin mengurus izin impor resmi untuk kebutuhan masyarakat.
“Kalau ada pengusaha yang mau urus izin barang impor, kita bantu prosesnya,” pungkasnya. (*)
Editor : Tunggul Manurung