Batampos - Dinas Sosial Bintan akan melaporkan kebutuhan anggaran pembersihan dan pematangan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Bintan Buyu kepada kepala daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Samsul, mengatakan rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebenarnya telah dibahas sejak 2024. Namun, setelah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2026, pemerintah daerah mendapat tugas menyiapkan lahan siap bangun.
“Setelah Perpres terbit, pemerintah daerah dibebankan untuk menyiapkan lahan mulai dari land clearing hingga cut and fill,” kata Samsul, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Menpan RB Resmikan MPP Karimun, Ada 3 Zona yang Memudahkan Layanan Masyarakat
Ia mengakui, proses pembersihan dan pematangan lahan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengalami keterlambatan.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang harus dibahas bersama pemerintah daerah.
“Mengingat anggaran sudah berjalan, persoalan land clearing ini akan kami sampaikan kepada Pak Bupati dan TAPD karena menyangkut masalah teknis,” ujarnya.
Sebelumnya, Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Kepulauan Riau meminta Pemkab Bintan mempercepat penyelesaian land clearing di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan.
Dari total sekitar 9 hektare lahan yang disiapkan, baru separuhnya atau sekitar 4,5 hektare yang telah dibersihkan.
Pemerintah pusat menargetkan proses lelang pembangunan dimulai pada Oktober 2026 dan konstruksi berlangsung mulai November 2026. Sekolah Rakyat tersebut ditargetkan rampung pada April 2027 sehingga dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2027.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu proyek strategis pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dan akan dibangun secara bertahap di sejumlah daerah di Kepulauan Riau. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak