batampos – Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turun langsung ke Kabupaten Bintan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026.
Kegiatan diawali dengan Entry Meeting Tim Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan Binwas di Bintan. Dalam forum itu disampaikan tujuan, ruang lingkup, mekanisme, hingga tahapan pengawasan yang akan dilakukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan Ronny Kartika menegaskan Pemkab Bintan mendukung pelaksanaan Binwas tersebut. Menurutnya, pembinaan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat kooperatif dengan memberikan dukungan dan data yang diperlukan sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola pemerintahan,” ujar Ronny.
Ia menegaskan komitmen Pemkab Bintan untuk mendukung seluruh tahapan Binwas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas, efektivitas, kepatuhan, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama di lingkungan Pemprov Kepri, Adi Prihantara, mengatakan Binwas bukan sekadar kegiatan pengawasan formalitas.
Menurutnya, Binwas merupakan instrumen untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
“Pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Adi.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan koordinasi dari seluruh perangkat daerah selama proses Binwas berlangsung.
Setiap data dan informasi yang disampaikan, kata dia, harus menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara objektif. Dengan demikian, setiap catatan yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kegiatan Entry Meeting tersebut dikoordinasikan Inspektorat Kabupaten Bintan selaku leading sector dan diikuti sejumlah perangkat daerah terkait. (*)
Editor : Jamil Qasim