Dalam rapat yang membahas penetapan calon komisaris dan direksi baru serta rencana pemulihan (recovery plan), Roby menyampaikan harapan agar BRK Syariah mempermudah akses pembiayaan atau pinjaman lunak berbasis syariah bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Bintan.
"Kami berharap BRK Syariah bisa lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, misal akses fasilitas pembiayaan atau pinjaman lunak sesuai prinsip syariah yang pengurusannya dipermudah," ujar Roby.
Menurut Roby, peran BRK Syariah sangat strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Fungsi bank milik daerah, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dividen, tetapi juga bagaimana membuka akses permodalan, mendorong pertumbuhan usaha, dan menciptakan peluang ekonomi baru.
"Bagi kami dukungan perbankan juga sangat penting dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan," katanya.
Roby berharap jajaran manajemen baru yang nantinya ditetapkan setelah melalui proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat semakin memperkuat fungsi BRK Syariah sebagai bank milik daerah.
Menurut dia, BRK Syariah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten Bintan.
Dalam RUPS-LB tersebut, pemegang saham mengusulkan Indra sebagai calon Komisaris Utama, serta Arieta Aryanti PL dan Wachyono sebagai calon Komisaris Independen.
Untuk jajaran direksi, diusulkan Helwin Yunus sebagai calon Direktur Utama, Asyari sebagai calon Direktur Operasional, serta Muhammad Nanang sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Sementara itu, posisi Direktur Dana dan Jasa masih kosong.
Seluruh calon tersebut selanjutnya akan menjalani tahapan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) di OJK. Dengan demikian, penetapan mereka masih menunggu proses dan keputusan regulator.
Selain susunan pengurus, RUPS-LB juga membahas rencana aksi pemulihan (recovery plan) tahun 2025 serta tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terkait pemeriksaan kepatuhan operasional BRK Syariah periode 2024 hingga Triwulan III 2025. (*)
Editor : Cipi Ckandina