batampos – Sejumlah warga Bintan mengeluhkan data desil bantuan sosial dalam Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka di lapangan.
Salah satunya Marto, warga Bintan Timur. Bapak empat anak itu baru mengetahui status desilnya setelah mengecek aplikasi Cek Bansos pada bulan ini. Ia tercatat masuk desil 1 atau kategori sangat miskin.
Padahal, Marto bekerja sebagai karyawan swasta dan masih memiliki cicilan rumah di bank. Ironisnya, meski tercatat dalam desil 1, ia mengaku belum pernah menerima bantuan sosial.
"Belum ada terima bantuan sama sekali. Baru tahu soal desil, tahun ini saja," kata Marto.
Ia menceritakan, beberapa waktu lalu rumahnya didatangi petugas sensus saat dirinya sedang bekerja. Saat itu, hanya istrinya yang berada di rumah. Kepada petugas, istrinya menyampaikan bahwa penghasilan Marto sesuai dengan upah minimum regional (UMR).
Kondisi berbeda dialami Tores, warga Gunung Kijang. Saat mengecek aplikasi Cek Bansos, ia justru mendapati dirinya tercatat dalam desil 7.
Padahal, Tores mengaku tidak memiliki rumah dan hanya menumpang tinggal di rumah bos tempatnya bekerja. Ia telah menyampaikan keluhan secara lisan kepada pihak kelurahan, tetapi belum mendapat tanggapan.
Kepala Dinas Sosial Bintan Samsul mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait ketidaksesuaian data desil. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan asesmen langsung ke rumah warga menggunakan 41 variabel penilaian.
Namun, perubahan data desil membutuhkan waktu sekitar tiga bulan karena kewenangan pemutakhiran data berada di BPS pusat.
Menurut Samsul, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan data desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan. Di antaranya, warga yang sudah lama tidak memperbarui Kartu Keluarga (KK) serta informasi yang tidak sesuai saat proses pendataan.
"Kalau ada warga yang tidak jujur soal aset dan pendapatan bulanannya, bisa berdampak pada desil," jelasnya.
Selain itu, Samsul menyebut adanya potensi penyalahgunaan identitas warga oleh pihak lain, misalnya untuk aktivitas judi online atau pembelian aset. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pembacaan kondisi ekonomi seseorang dalam data.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan identitas kepada orang lain.
Sebagai salah satu solusi, Dinsos Bintan akan menyosialisasikan program Peduli Tetangga dari Kementerian Sosial RI. Program tersebut menggunakan aplikasi Agen Perlinsos yang dapat diakses masyarakat umum, tidak terbatas pada pemerintah maupun organisasi tertentu.
"Tugasnya salah satunya membantu masyarakat yang mengalami masalah desil. Tapi bukan merubah desil, hanya membantu mendaftarkan saja. Agen juga akan membantu warga mengajukan hak sanggah jika kondisi desilnya tidak sesuai di lapangan," pungkas Samsul. (*)
Editor : Cipi Ckandina