batampos – Kinerja ekspor Indonesia menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, di balik lonjakan ekspor tersebut, para ekonom mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia selama periode Januari–April 2026 mencapai USD 92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara khusus, ekspor pada April 2026 melonjak hingga 21,98 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan yang meningkat 29,07 persen, serta produk-produk hilirisasi. Di antaranya ekspor nikel olahan ke Tiongkok yang naik 73,6 persen dan ekspor crude palm oil (CPO) yang meningkat 20,4 persen.
Meski demikian, kondisi ekonomi nasional juga menghadapi tantangan. Inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen secara tahunan, naik dari 2,42 persen pada April 2026. Kenaikan ini kembali membawa inflasi menembus level 3 persen.
Board of Experts Prasasti, Halim Alamsyah, menilai peningkatan ekspor tidak semata-mata disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah, tetapi juga mencerminkan keberhasilan sektor manufaktur dan kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, lonjakan ekspor hampir 22 persen pada April serta peningkatan ekspor nikel olahan ke Tiongkok hingga lebih dari 73 persen merupakan sinyal positif bagi perekonomian nasional.
“Hasil ini menunjukkan bahwa hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan diharapkan memperkuat pasokan devisa, terutama ketika surplus perdagangan mulai mengalami tekanan,” ujarnya.
Halim juga menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekspor dan memperbesar cadangan devisa negara. Namun, ia mengingatkan perlunya langkah lanjutan yang cepat dan tepat agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang.
Baca Juga: Tak Lolos Sekolah Negeri? Pemko Batam Siapkan Subsidi SPP hingga Rp400 Ribu untuk Siswa Kurang Mampu
Di sisi lain, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu menyoroti meningkatnya tekanan inflasi yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari gangguan pasokan akibat konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat, kenaikan harga pangan, hingga depresiasi rupiah.
Karena itu, pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar dinilai menjadi agenda penting yang memerlukan koordinasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor keuangan.
Menurut Halim, upaya pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.
“Langkah untuk meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri serta koordinasi kebijakan makroekonomi menjadi sangat krusial di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Kredibilitas kebijakan membutuhkan kejelasan tujuan, insentif yang tepat sasaran, dan pelaksanaan yang konsisten,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang konsisten dan dapat diprediksi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha serta investor di tengah dinamika ekonomi dunia yang masih bergejolak. (*)
Editor : Jamil Qasim