batampos - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai ketersediaan modal kerja menjadi faktor krusial yang harus dipenuhi sebelum Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjalankan peran sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Yusuf, secara konsep Kopdes Merah Putih memiliki peluang besar untuk berperan sebagai offtaker sekaligus pemasok bahan baku MBG. Hal itu didukung oleh regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan penggunaan produk lokal serta pelibatan koperasi dalam rantai pasok program tersebut.
Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan lagi pada aspek regulasi, melainkan kesiapan usaha koperasi, terutama terkait permodalan operasional.
“Persoalan paling mendasar ada pada modal kerja. Fungsi offtaker mengharuskan koperasi membeli hasil panen dari petani, menyimpan stok, lalu menunggu pembayaran dari pembeli akhir, dalam hal ini SPPG,” kata Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (12/6).
Baca Juga: Lapor Pak Wali, Hujan Lebat Guyur Batam, Sejumlah Jalan dan Permukiman Tergenang
Ia menjelaskan, dalam proses tersebut dana koperasi akan tertahan dalam bentuk persediaan barang dan piutang usaha hingga pembayaran diterima dari pembeli.
Sementara itu, skema pembiayaan yang saat ini tersedia dinilai masih lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan investasi fisik, seperti pembangunan gudang, gedung operasional, hingga fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
“Aset-aset tersebut penting, tetapi tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian komoditas sehari-hari. Akibatnya, ruang gerak koperasi untuk memutar usaha masih terbatas,” ujarnya.
Yusuf menilai pemerintah perlu mendorong desain pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi. Menurutnya, fokus kebijakan tidak cukup hanya pada peningkatan nilai kredit, tetapi juga harus memperhatikan karakteristik usaha koperasi sebagai pemasok bahan pangan.
Ia mengusulkan agar skema pembiayaan modal kerja berbasis kontrak atau purchase order menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan.
Dalam skema tersebut, koperasi yang telah memiliki kontrak pasokan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menggunakan nilai kontrak tersebut sebagai dasar memperoleh pembiayaan dari perbankan.
“Jika koperasi sudah memiliki kontrak pasokan dari SPPG, bank dapat membiayai kebutuhan modal kerjanya berdasarkan nilai kontrak tersebut. Ketika pembayaran dari SPPG diterima, dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi fasilitas pembiayaan,” katanya.
Menurut Yusuf, model pembiayaan seperti itu lebih sehat dan berkelanjutan karena risiko kredit didasarkan pada arus kas yang jelas dan terukur, bukan semata-mata bergantung pada kapasitas keuangan koperasi yang masih berkembang.
Baca Juga: Awal Juli 2026, Bus Trans Batam Mulai Layani Rute Langsung ke Bandara Hang Nadim
Pemerintah sendiri menargetkan Kopdes Merah Putih menjadi penghubung utama hasil produksi desa, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga produk unggulan lainnya.
Produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pasokan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui pemangkasan rantai distribusi dan peningkatan nilai tambah bagi petani maupun pelaku usaha lokal.
Dengan dukungan modal kerja yang memadai, koperasi dinilai berpeluang memainkan peran strategis dalam memastikan pasokan bahan pangan MBG berjalan lancar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. (*)
Editor : Putut Ariyo