batampos – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia (BI) membawa kabar positif bagi Kepulauan Riau. Inflasi di provinsi ini diproyeksikan tetap terkendali hingga akhir 2026, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto P, mengatakan inflasi Kepri sepanjang 2026 diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Optimisme tersebut didukung oleh sinergi pengendalian inflasi yang terus diperkuat bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Baca Juga: Dishub Batam Intensifkan Patroli Barelang, Pengendara Masih Nekat Parkir di Jembatan
Data BI menunjukkan inflasi Kepri pada triwulan I 2026 tercatat 3,23 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 3,47 persen.
"Penurunan ini menjadi sinyal bahwa tekanan harga mulai mereda di tengah aktivitas ekonomi yang tetap tumbuh," ujar Rony.
Tren penurunan inflasi juga terjadi di sejumlah daerah. Inflasi Kota Batam turun dari 3,68 persen menjadi 3,13 persen, sedangkan Kota Tanjungpinang turun dari 3,98 persen menjadi 2,75 persen. Sementara itu, Kabupaten Karimun justru mencatat kenaikan inflasi dari 2,72 persen menjadi 3,24 persen.
Selain inflasi yang terkendali, perekonomian Kepri juga masih menunjukkan kinerja yang solid. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kepri tumbuh 7,04 persen secara tahunan. Meski sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,89 persen, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Menurut Rony, permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap terjaga seiring berlanjutnya berbagai program pemerintah dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor perbankan, kinerja juga terus membaik. Total aset perbankan di Kepri tumbuh 13,10 persen menjadi Rp120,32 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 14,83 persen menjadi Rp104,66 triliun, sementara penyaluran kredit naik 14,79 persen hingga mencapai Rp83,57 triliun.
Sementara itu, transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus mengalami lonjakan. Hingga triwulan I 2026, volume transaksi QRIS mencapai 31,76 juta transaksi, atau tumbuh 144,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Peningkatan ini menunjukkan pembayaran digital semakin diterima dan digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari," kata Rony.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri turun menjadi 6,87 persen pada Februari 2026 dari 6,89 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 4,78 persen menjadi 4,26 persen.
Meski demikian, BI mengingatkan perekonomian Kepri masih menghadapi sejumlah tantangan eksternal, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, hingga kebijakan perdagangan internasional.
Karena itu, koordinasi pengendalian inflasi dan penguatan sektor riil akan terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi Kepri dapat berlanjut sepanjang 2026. (*)
Editor : Jamil Qasim