batampos – Bank Indonesia (BI) mendorong perubahan arah kebijakan pembiayaan nasional agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kredit, tetapi juga mampu memberikan dampak lebih besar terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, transformasi pembiayaan menjadi kebutuhan penting agar penyaluran dana dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia usaha dan masyarakat.
Menurut dia, pembiayaan ke depan perlu bergerak dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menuju pembiayaan yang berkualitas, berbasis ekosistem, serta melibatkan sinergi berbagai pihak.
Baca Juga: Pemko Batam Ajak Koperasi Manfaatkan Dana Bergulir, Pinjaman hingga Rp300 Juta Berbunga 4 Persen
“Untuk memastikan pembiayaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian, diperlukan transformasi dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menuju pembiayaan yang berkualitas, dari pembiayaan individual menuju pembiayaan berbasis ekosistem, serta dari berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri menuju orkestrasi nasional melalui sinergi antar pemangku kepentingan,” ujar Destry dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, pembiayaan memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Kredit yang disalurkan kepada sektor usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing pelaku usaha.
Namun, Destry menegaskan kebijakan pembiayaan tidak cukup hanya berhenti pada keputusan regulator atau ketersediaan dana di sektor keuangan.
Menurutnya, manfaat pembiayaan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pelaku usaha kecil seperti pedagang, petani, pengrajin, dan wirausaha muda di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Destry saat memberikan keynote speech dalam seminar nasional bertajuk “Menjaga Stabilitas, Memperkuat Sinergi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembiayaan Produktif.”
UMKM Jadi Fokus Penguatan Pembiayaan
Dalam upaya mendorong ekonomi produktif, Destry menyebut penguatan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu bagian penting dari transformasi ekonomi nasional.
BI terus memperkuat kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas melalui berbagai instrumen, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Baca Juga: PPATK Ungkap Modus Baru Pencucian Uang Judi Online, Libatkan Deepfake hingga Perusahaan Cangkang
Selain sektor pembiayaan, BI juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui penguatan QRIS, BI-FAST, dan SNAP. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam ekosistem keuangan digital.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan, UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat program untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
Beberapa program yang dilakukan antara lain penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembentukan holding UMKM.
Sementara itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ayahandayani K menyampaikan bahwa akses pembiayaan yang inklusif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM.
Menurut dia, OJK terus memperkuat ekosistem pembiayaan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas pelaku UMKM, serta perlindungan konsumen.
Kredit Tumbuh 12,67 Persen
Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai masih terdapat peluang besar untuk memperluas pembiayaan pada sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, terutama industri pengolahan.
Ia mengatakan pertumbuhan kredit saat ini menunjukkan tren positif, didukung oleh percepatan digitalisasi UMKM.
Baca Juga: Kuasa Hukum Don Ritto Siapkan Praperadilan atas Penyitaan Uang dan Emas 74 Kilogram
“Kredit UMKM diharapkan dapat terus didorong melalui sinergi implementasi POJK Kredit UMKM, insentif likuiditas kebijakan Bank Indonesia, serta program prioritas Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar oleh perbankan,” ujar Josua.
Berdasarkan data BI, pertumbuhan kredit pada Juni 2026 tercatat mencapai 12,67 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang berada di level 11,51 persen yoy.
Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi hingga 24,90 persen yoy.
BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 8-12 persen. Proyeksi tersebut didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan sebesar Rp2.490 triliun atau 21,52 persen dari total plafon kredit yang tersedia.
Dari sisi perbankan, kemampuan penyaluran kredit juga masih didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 10,21 persen yoy.
BI berharap sinergi pemerintah, regulator, industri keuangan, dan pelaku usaha dapat memperkuat pembiayaan produktif sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat dari sisi angka, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)
Editor : M Tahang