batampos – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan penguatan daya beli masyarakat. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan tersebut masih dipengaruhi kombinasi penguatan aktivitas ekonomi dan sejumlah faktor sementara.
Menurut Yusuf, salah satu faktor yang mendorong tingginya pertumbuhan pada kuartal II adalah lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai hampir 16 persen.
Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi realisasi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-13, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta investasi yang tumbuh 6,87 persen.
Di sisi lain, konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian hanya tumbuh 5,06 persen. Angka tersebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya.
Yusuf menilai sebagian penguatan ekonomi juga masih ditopang belanja pemerintah dan faktor musiman, seperti libur sekolah serta momentum hari besar keagamaan.
“Angka pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Jumat (7/8/2026).
Kelas Menengah Masih Tertekan
Yusuf mengatakan kelas menengah dan kelompok yang sedang menuju kelas menengah berkontribusi lebih dari 80 persen terhadap konsumsi nasional.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelompok kelas menengah cenderung menyusut. Pola konsumsi kelompok tersebut juga semakin defensif.
Menurut Yusuf, rumah tangga kini cenderung menunda pembelian barang tahan lama, memilih produk dengan harga lebih murah, serta memprioritaskan kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari tekanan biaya hidup, cicilan, dan harga energi nonsubsidi.
“Konsumsi yang masih tumbuh belum tentu menunjukkan daya beli yang benar-benar kuat,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Menjamin Pekerjaan Berkualitas
Yusuf juga menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi dari sisi pasar tenaga kerja.
Sejumlah indikator menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada di level 4,65 persen.
Namun, lebih dari 59 persen pekerja masih berada di sektor informal. Sektor tersebut umumnya memiliki tingkat produktivitas dan perlindungan sosial yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan formal.
Di saat yang sama, pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah industri padat karya dan manufaktur.
Sebagian pekerja yang kehilangan pekerjaan kemudian beralih ke usaha mandiri atau pekerjaan melalui platform digital. Namun, menurut Yusuf, jenis pekerjaan tersebut belum tentu memberikan pendapatan dan perlindungan sosial yang stabil.
“Pertumbuhan yang tinggi belum otomatis menghasilkan pekerjaan berkualitas dalam jumlah yang memadai,” imbuhnya.
Menurut Yusuf, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut lebih inklusif dan mampu memperkuat daya beli masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan konsumsi rumah tangga, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan kelas menengah menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. (*)
Editor : Putut Ariyo